Sudah Benarkah Hari Jadi Penyengat?

1
992 views
Penyengat dari udara. (dok: Tanjungpinang Pos)

WALI Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah bersama tokoh masyarakat Pulau Penyengat telah bersepakat menetapkan 25 Februari sebagai Hari Jadi Pulau Penyengat.

Maka mulai 2018 mendatang peringatan Hari Jadi Pulau Penyengat akan menjadi agenda rutin tahunan di Kota Tanjungpinang.

“Maka mulai tahun depan akan kita programkan sebagai agenda rutin tahunan Pemko Tanjungpinang,” ujar Lis, sebagaimana dikutip Batam Pos.

Namun menarik untuk berlaku skeptis pada setiap hal. Termasuk pada penetapan 25 Februari sebagai Hari Jadi Penyengat. Ini semata demi agar segala niat baik itu memang disiapkan secara baik, dan tentu saja menghasilkan sesuatu terbaik.

Sejarawan Aswandi Syahri, mengutarakan momen historis yang dipilih dan ditetapkan sebagai titik pijak hari jadi Pulau Penyengat itu adalah sebuah peristiwa sejarah yang memang sangat tepat dan akurat. Apalagi jika mengingat bahwasanya pulau ini sedang dianjung-anjung agar ditetapkan oleh lembaga kebudayaan dan pendidikan PBB (UNESCO) sebagai salah satu warisan dunia (World Heritage).

Bahan sumber sejarah peristiwa itu hanya satu, kata Aswandi, yaitu kitab Tuhfat al-Nafis yang kini telah menjadi satu kumpulan besar atau korpus lima naskah tulisan tangan yang ditulis menggunakan huruf Arab Melayu dan satu edisi cetak yang juga menggunakan huruf Arab Melayu.

Lima versi panjang Tuhfat al-Nafis bersumber dari naskah versi panjang Tuhfat al-Nafis hasil penyempurnaan dan revisi oleh Raja Ali Haji, dan satu versi pendek Tuhfat al-Nafis bersumber dari naskah awal Tuhfat al-Nafis yang disusun oleh ayahnya, Raja Ahmad Engku Haji Tua.

Catatan ahli al-rawi (orang yang meriwayatkan peristiwa bersejarah itu) yang dimuat dalam semua versi panjang dan versi pendek kitab Tuhfat al-Nafis menyebutkan bahwa momen historis yang kemudian dipilih sebagai hari jadi Pulau Penyengat itu adalah peristiwa “perbagian makanan antara kedua pihak Yang Dipertuan Muda dengan Yang Dipertuan Besar”.

Peristiwa itu adalah bagian dari beberapa rangkaian peristiwa penting yang terjadi menyusul peristiwa “Perdamaian Kuala Bulang”. Sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi di atas Perahu Engku Busu (yang berlabuh di Kuala Bulang, dekat Pulau Bulang-Batam) pada 24 Agustus 1803, dan sekaligus mendai berakhirnya perselisihan anata puak Melayu di bawah Temenggung de-facto Raja Muhammad dan pihak Bugis dibawah Yang Dipertuan Muda Raja Ali (Marhum Pulau Bayan) di hadapan Sultan Johor-Riau-Linggadan Pahang, Sultan Mahmud Riayatsyah.

Setelah peristiwa itu Sultan Mahmud, Raja Ali, dan Engku Muda Raja Muhammad mudik ke Riau dan bersemayam di Tanjung Unggat dekat Tanjungpinang sekarang. Di antara peristiwa penting menyusul “Perdamaian Kuala Bulang” itu dalah Sultan Mahmud kemudian menikahi Raja Hamidah.  Semua naskah dan satu edisi cetak Tuhfat al-Nafis mencatat bahwah setelah sampai di Riau, “…maka baginda Sultan Mahmud pun dinikahkan  oleh Yang Dipertuan Muda Raja Ali dengan padukan anakanda Raja Hamidah yaitu Engku Putri, putera Marhum yang mangkat di Teluk Ketapang… Syahdan setelah selesai daripada bernikah kahwin itu, maka lalu memperbuat istana di Tanjung Unggat. Maka tetaplah baginda Sultan Mahmud itu di dalam Negeri Riau, bersuka-sukan sehari-harinya adanya.”

Fragmen halaman Tuhfat al-Nafis naskah panjang koleksi Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia: Sebermula adalah jatuh pekerjaan ini didalam tahun hijrat sanah 1218, pada jam, pada hari Sabtu, dan pada dua puluh hari bulan Zulka’idah, sudah lepas membuat istana adanya.

“Jadi pernikahan antara Engku Puteri Raja Hamidah dan Sultan Mahmud Ri’ayatsyah terjadi setelah peristiwa “Perdamaian Kuala Bulang” pada 24 Agustus 1803,” kata Aswandi.

Dan setelah itu, sambungnya, baginda menetap bersemayam di istananya di Tanjung Unggat bersama Engku Putri Raja Hamidah, sebelum memindahkan permaisurinya dan memperbuat istana baru di Pulau Penyengat.

Pertanyannya kapan Raja Hamidah dipindahkan Sultan Mahmud menetap di Pulau Penyengat?

“Kembali kita merujuk Tuhfat al-Nafis versi panjang dan pendeknya,” kata Aswandi.

Di situ dicatatakan bahwa Sultan Mahmud memerintahkan Punggawa Bakak yang tinggal di Pulau Penyengat untuk menebas dan membersihkan pulau itu dan menitahkan Encik Kaluk bin Encik Suluh memimpin pembanguan istana, pagar (kota) dan benteng istana, balairung, dan masjid, untuk Raja Hamidah di Pulau itu.

Dalam dalah satu naskah Tuhfat al-Nafis versi panjang koleksi Willaim Maxwell (Maxwell 2) yang kini tersimpan di perpustakaan Royal Asiatic Society di London, semua kerja Punggawa Bakak dan Encik Kaluk itu dijelaskan sebegai berkut:

Syahdan adapun baginda Sultan Mahmud apabila sudah paduka anakanda baginda itu balik masing-masing ke negerinya, maka baginda pun menyuruh Punggawa Bakak menebas Pulau Penyengat Indera Sakti itu cuci kerana Punggawa itu dia memang duduk di Penyngat. Maka dikerjakan oleh Punggawa Bakak itu seperti titah baginda itu. Maka baginda pun berbuatlah istana dengan kota paritnya dengan masjid balairungnya. Adalah yang memerintahkan segala pekerjaan itu, iaitu Encik Kaluk ibni Encik Suluh perananakan Bugis. Maka tiada  berapa antaranya selesailah pekerjaan itu…”

Setelah semuanya selesai, Sultan Mahmud kemudian memindah Engku Putri Raja Hamidah dan semua oranya ke pulau yang dipersiapkan sebagai pusat pemerintahan kerajaan itu. “Maka apabila selesai Pulau Penyengat itu jadi negeri tempat kerajaan maka baginda pun memindahkan paduka adinda Engku Putri, yaitu Raja Hamidah istrinya, ke istana Pulau Penyengat dengan orangnya dan anak raja sertanya.”

Peresmian penggunaan Pulau Penyengat sebagai tempat kediaman Raja Hamidah dan pusat pemerintahan kerajaan, atau  “…jadi negeri tempat kerajaan…”  itu terjadi setelah selesai pembangunan istana di pulau tersebut.

Peristiwa itu ditandai dengan titah Sultan Mahmud kepada Raja Hamidah di hadapan anak raja-raja seperti seperti Raja Mahmud putra Tengku Panglima Besar ibni Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, dengan titah sebagai berikut: “…Hai Raja Hamidah, adalah saya membuat Pulau Penyengat ini dijadikan negeri. Sudah cukup dengan istana serta kota paritnya. Maka Raja Hamidah lah yang saya buatkan, jadi milik kepada Raja Hamidah…

Peristiwa inilah yang terjadi jauh setelah pernikan Rajaa Hamidan dan Sultan Mahmud tahun 1803. “Dan tampaknya, peristiwa  inilah yang “dianggap” sebagai penyerahan mas kawin kepada Raja Hamidah, atau momen pembukaan Pulau Penyengat yang kemudian dipilih oleh kita yang hidup pada masa kini sebagai fakta sejerah hari jadi Pulau Penyengat,” kata Aswandi.

Namun lebih dari sekedar interpretasi, sambung dia, ada satu pertanyaan penting tentang peristiwa itu dalam kaitannya dengan momen histiris peritiwa itu sebagai hari jadi Pulau Penyengat.

Hari, tanggal, bulan, dan tahun berapa sesungguhnya peristiwa itu terjadi. Tak ada satupun catatan tarikh hijriah peristiwa itu yang dicatat dalam Tuhfat al-Nafis yang bersamaan dengan tanggal 25 Februari 1803.

“Tadinya saya berfikir pencarian tarikh hari jadi pulau Penyengat adalah perkara yang ”paling mudah”, karena, bila mengacu kepada peritiwa titah Sultan Mahmud itu, semuanya telah dicatat dan terdedah dalam Tuhfat al-Nafis,” kata Aswandi.

Namun persoalannya, korpus naskah dan edisi cetak Tuhfat al-Nafis memberikan dua tarikh yang berbeda hari, bulan dan tahunnya. Akan mencatatkan kata kunci yang sama sama, bahwasanya peristiwa itu terjadi setelah selesai membuat istana, yaitu pada hari Sabtu. Sebagai contoh, dalam naskah pendek Tuhfat al-Nafis, dicatat sebegai berikut: “…Sebermula adalah jatuh pekerjaan ini…hari Sabtu sudah lepas membuat istana”.

Pertama, satu naskah versi pendek dan tiga naskah versi panjang mencatat peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Zulkaidah 12 Hijriah. Konversi yang dibuat menggunakan tabel dan rumus konversi dari tahun hijrah ke tahun masehi berdasarkant tabel dan rumus konversi tahun Arab ke taun Masehi dalam buku Djidwal Memindahkan Tahoen Djawa dan ‘Arab Ketahoen Masehi (Balai Poestaka, 1932) menghasilkan tarikh masehi 13 Februari 1804 yang jatuh pada hari Senin.

Kedua, duah buah  naskah panjang Tuhfat al-Nafis, yaiyu sebuah nasakah yang kini tersipan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka di Malayasua dan Tuhfat al-Nafis anaskah Terengganu yang juga tersimpan di Malaysia mencat peristiwa itu terjadi pada 20 Zulkaidah 1218 Hijriah. Dan bila mengacu kepada tabel dan rumus konversi tahun Arab ke taun Masehi dalam buku Djidwal Memindahkan Tahoen Djawa dan ‘Arab Ketahoen Masehi (Balai Poestaka, 1932), maka tarikh hijriah inilah yang bersesuaian bila dikonversikan ke dalam tarikh masehi, karen tarikh ini bersamaan dengan tanggal 3 Maret 1804 yang tepat jatuh pada hari Sabtu.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa ada dua tarikh peritiwa titah Sultan Mahmud ketika menyerahkan Pulau Penyengat yang telah selesai dibuka dan dibangunnya untuk Engku Putri Raja Hamidah?

Aswandi menjelaskan, jawaban atas dua pertanyan itu erat kaitannya dengan dengan kritik sumber dalam menciptakan fakta menggunakan kaidah ilmu sejarah yang dibantu oleh filologi sebagai ilmu bantu. Singkatnya, semua itu karena semua naskah Tuhfat al-Nafis yang sampai kepada kita adalah salinan dari naskah asli yang tidak diketahui dimana tersuruknya.

Dalam proses penyalinan itu, tangan-tangan para penyalin tak jarang melakukan ”kesalahan” dan kurang cermat, sehingga ada banyak kata-kata dan bagian dari kata-kata yang hilang.

“Inilah yang disebut haplography dalam ilmu filologi, yang salah satu fungsinya mancari mana satu naskah yang mendekati aslinya,” kata Aswandi.

Dan kata puluh dalam angka dua puluh yang menjadi tanggal peristiwa itu, kata Aswandi, adalah salah satu kata yang hilang dalam tiga salinanan naskah panjang Tuhfat al-Nafis. Dan itu telah ditunjukkan dan dibuktikan  Tuhfat al-Nafis hasil suntingan Virginia Matheson (1998), yang disususn berdasarkan empat naskah dan satu edisi cetak Tuhfat al-Nafis (kecuali Tuhfat al-Nafis naskah Terengganu) yang telah disebutkan di atas.

“Jadi, yang benar tarikh peritiwa itu dalam tahun masehi adalah hari Sabtu 20 Zulkaidah 1218 yang bersamaan dengan hari Sabtu 3 Maret 1804. Jika peristiwa ini yang dipilih dan ditetapkan menjadi momen historis hari jadi Pulau Penyengat, maka tarikh Masehi hari jadi itu seharusnya jatuh pada hari Sabtu, 3 Maret 1804, dan bukan 25 Februari 1803,” beber Aswandi.

Apapun tujuannya, peritiwa sejarah itu sangat penting untuk kita yang hidup pada masa kini. Dan sebagai bagian dari usaha memupuk kesadaran sejarah, peringatannya sebagai hari jadi Pulau Penyengat (kapan pun itu akan dilaksanakan), sudah seharusnya tidak hanya mengenang Engku Puteri dan Sultan Mahmud Riayatsyah, tapi juga mengingat kemabali jasa Punggawa Bakak dan dan Encik Kaluk bin Encik Suluh dan orang-oranya yang telah bertungkus lumus membuka dan menyiapkn Pulau Penyengat kediaman kediaman Engku Putri Raja Hamidah dan berkembangan sebagai pusat pentadbiran dan pusat tamadun agung Kerajaan Riau-Lingga.***

1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan