Sampul dan alamat surat Resident G.F. de Bruyskop kepada Sultan Abdulrahman Muazamsyah bertarikh 9 Februari 1911 yang isnya menjelaskan pemakzulan Sultan dan Tengku Besar Riau-Lingga, koleksi Tropen Museum, Amsterdam.

SETELAH penandatanganan kontrak politik pada tanggal 18 Mei 1905 (Contract met Lingga, Riouw en Onderhoorigheden, Perjanjian dengan Kerajaan Lingga, Riau dan daerah Takluknya), hubungan antara pemerintah Belanda di Tanjungpinang dan kerajaan Riau-Lingga di Pulau Penyengat semakin genting. Lebih-lebih ketika pihak Belanda mengusulkan sebuah perjanjian politik baru pada tahun 1910.

Proposal perjanjian pilitik baru ini menjadi isu penting dalam diskusi-diskusi antara tokoh-tokoh Rusydiah Club anggota kelompok perlawanan yang disebut Belanda sebagai verzerpartij pimpinan Raja Ali Kelana dengan Sultan Abdul Rahman Mu’azzamsyah. Raja Ali Kelana dan anggota kelompok perlawanan ini selalu memperbandingkan keadaan kerajaan Riau-Lingga saat itu dengan masa-masa kejayaan pada masa lalu. Menurut Barbawara Watson Andaya, dalam artikel klasiknya yang berjudul “From Rum To Tokyo: The Search for Anticolonial Alies by The Ruller of Riau 1894-1914” (1970), mereka juga selalu memberikan pandangan-pandangan polititis demi menyadarkan Sultan Abdulrahman Mu’azzamsyah bawa ia tidak hanya telah banyak menyerahkan uang, tapi juga harga dirinya kepada Belanda.

Memasuki tahun 1910, pertelagahan dan ketegangan politik antara pihak istana Riau-Lingga di Pulau Penyengat dengan pemerintah Belnda di Tanjungpinang mencapai puncaknya ketika Sultan Abdul Rahman akhirnya memutuskan menolak menanda tangani perjanjian politik baru tahun itu setelah menimbang-nimbang saran Raja Ali ibni Yamtuan Muda Raja Muhammad yang telah sepuluh tahun mundur dari jabatan Kelana atau calon Yamtuan Muda Riau. Dalam pandangan Raja Ali bekas kelana dan kawan-kawan, perjanjian politik yang baru itu hanya akan semakin menghilangkan wibawa dan kekuasaan Sultan Abdulrahman dan kerajaan Riau-Lingga.

“Perlawan pasif” yang disebut Belanda lidelijkverzet oleh Raja Ali bekas Kelana dan anggotanya yang berada di belakang Sultan Adulrahman Muazamsyah ini memberikan lebih dari cukup pertimbangan bagi munculnya alasan dan keputusan Resident Riouw di Tanjungpinang untuk memulai sebuah kebijakan baru. Mengawasi langsung istana Riau-Lingga beserta daerah takluknya. Dan keteguhan hati Sultan Abdulrahman untuk tetap tidak menandatangani kontrak politik tahun 1910 itu juga telah membuka laluan bagi bagi Belanda untuk melakukan tindak politik lebih lanjut.

Ketegangan politik itu telah membawa kepada konflik politik, yang mencapai puncaknya puncaknya pada pagi hari Rabu tanggal 3 Februari 1911. Menurut berita yang dilansir surat kabar Nieuwe Rotterdamsche Courant yang terbit di Rotterdam Negeri Belanda pada 11 Februari 1911, pada hari itu “tiga kapal uap Koetai, Java, dan Tromp yang dipimpin oleh  pemburu torpedo Koetai menggelar sebuah unjuk tempur angkatan perang Hindia Belanda di perairan dekat Pulau Penyengat di laut Kota Rentang (Drie stoomschepen, de Koetai, de Java, en de Tropm, houden een demonstratie in wateren van Riouw). Di atas ketiga kapal perang itu, telah bersiap siaga sejumlah pasukan marechaussee (marsose, pasukan elit seperti yang digunakan untuk membungka perlawan rakyat Aceh) yang akan diturunksn ke Pulau Penyengat dengan berpuluh-puluh sekoci.

Ketika itu, Sultan Abdulrahman dan sejumlah pembesar istana Riau-Lingga, sedang berada  di  Lingga untuk  mengikuti  upacara tradisional “Mandi Safar”. Sebagai wakilnya di Pulau Penyengat, beliau menunjuk Raja Abdul Rahman bin Abdullah alias Raja Abdul Rahman Kecik.

Tidak berapa lama kemudian, serdadu marechaussee itu telah berada di Pulau Penyengat. Mereka mengepung Istana Keraton, istana Tengku Besar, dan istana bekas Kelana Raja Ali, serta tempat-tempat lainnya di Pulau Penyengat. Suasana mencekam. Resident Riouw, G. F. de Bruijnskop memerintahkan menempelkan lembaran surat Pemberitahuan yang ditulis menggunakan tulisan Jawi (Arab Melayu) pada sejumah bangunan penting di Pulau Penyengat. Surat itu adalah pemeritahuan resmi pemerintah Belanda yang ditantangani dan dibubuhi stempel  Residet van Riouw en Onderhoorogheden (Resident Riouw dan Daerah Takluknya),G. F. de Bruynskop.

Surat Pemberitahuan itu adalah sebuah amaran dari Resident Riouw kepada  penduduk Pulau Penyengat, agar mereka tenang dan tidak melakukan perlawanan di hari pemakzulan sultan itu. Isi lengkap surat pemberitahuan tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa kita Sri Paduka Resident Riau dan daerah takluknya sekalian memberi tahu kepada sekalian orang penduduk di Pulau Penyengat, yang pada ini hari kita telah suruh seldadu2 jaga di Pulau Penyengat. Akan tetapi jangan kamu sekalian takut akan hilang barang-barang atau berbahaya, asal jangan kamu melawan atau ingkar akan perintah dan aturan kita”.

Suasana yang mencekam itu baru menjadi jelas pada tanggal 9 Februari 1911 ketika Controleur H.N. Veemstra datang dari Tanjungpinang  meyampaikan sepucuk surat Resident Riouw, G.F. de Bruynskop kepada Sultan Abdulrahman yang dibacakan dihadapan Tengku Besar Umar. Isinya adalah perihal memakzulkan Sultan dan Tengku Besar Kerajaan Riau-Laingga. Dalam surat itu dijelaskan alasan pemakzulan dan konsekwensinya jika melawan:

Dengan nama Yang Dipertuan Besar Governeur General Betawi  dikabarkan. Maka adalah Seri Paduka  Governement Hindia Nederland menimbang fardu ini hari juga  Sri Padoeka Tuan Sultan Abdulrahman Mu’adzam Syah dan Tengku Umar  (Tengku Besar) Kerajaan Riau Lingga serta daerah takluknya diberhentikan dari pada pangkatnya itu.

Maka tuan Sultan diberhentikan dari pangkatnya itu sebab banyak kali melanggar Politik Contract; beberapa kali juga diberi nasehat oleh Sri  Paduka Governeur Generaal Betawi dan Sri Padoeka Toean Besar Resident Tanjung Pinang. Maka itu dengan tiada Tuan Sultan mengindahkan atau mengingatkan perjanjian yang akan mengubahkan apa-apa yang tiada patut itu. Dan tiada sekali-kali  akan melanggar Polotik Contract lagi dan mesurat segala perintah  dan aturan Sri Paduka  Governeur dan wakilnya.

Maka Tengku Besar diberhentikan dari pangkatnya itu disebabkan ianya mengikutkan orang yang berniat bemusuhan dengan Sri Padoeka Governeur Hindia Nederland, dan ialah membujuk (menghasut) sampai anjurannya tidak menghindahkan sekalian nasehat Wakil Sri Padoeka Governeur itu. Maka itu Tuan Sultan juga sama sekali mengikutkan orang yang berniat kejahatan itu.

Siapa-siapa juga yang akang ingkar pada permintaan kita akan dihukum dengan hukuman yang patut kadar kesalahannya.”

Oleh karena Sultan Abdulrahman masih berada di Lingga, pada hari itu juga  Controleur Tanjungpinang, H.N. Veemstra diperintahkan oleh Resident Bruynskop menyampikan sepucuk surat lagi Sultan Abdulrahman Muazamsyah di Lingga bersama pasukan paskan marechaussee yang ditugaskan untuk mengaman Singkep dan Daik.

Ketika sampai di daerah Selat Pintu, Perairan Belakang Daik (Senayang), utusan Resident Riouw itu berpapasan dengan kapal Sultan Abdulrahman yang bendak menuju Riau (Tanjungpinang). Maka diserahkanlah sepucuk surat keputusan bersampul kuning bertarikh 9 Februari 1911 yang isinya menegaskan pemakzulan itu:

Wabakdu adalah kita maklumkan bahwa dengan besluit ini sri paduka yang dipertuan besar gubernur Hindia Nederland tertanggal 3 Februari tahun 1911 angka 1 sri paduka sahabat kita telah berhentikan daripada pangkat Sultan Lingga Riau dan da’irah takluknya oleh karena sri paduka sahabat kita ingkar akan politik kontrak. Dan Tengku Besar diberhentikan juga. Maka sekarang ini kita yang memangku pemerintahan kerajaan Lingga Riau dan da’irah takluknya. Yaitu menurut ayat 4 daripada politik kontrak tahun 1905. Dari hal ini kita telah beritahukan kepada Tengku Besar pada ini hari. Maka jikalau Sri Paduka sahabat kita hendak mengetahui atau hendak mendapat terang lagi boleh lah  Sri Paduka sahabat kita datang ke kantor kita di Tanjungpinang adanya.”

Setelah berhenti semalah di Selatpanjang, Sultan Abdulrahman akhirnya kembali juga ke Pulau Penyengat. Di Pulau Penyengat telah menanti Resident Riouw , sejumlah pejabat Belanda di Tanjungpinang serta ahli-ahli musyawarah kerajaan Riau-Lingga di gedung Roesidijah (Club) Riouw, sarang kelompok perlawanan yang dipimpin oleh Raja Ali bekas Kelana. Di gedung itulah dibacakan besluit (surat keputusan) Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang pemakzulan (abdicatie) Sultan Abdul Rahman Mu’azamsyah dan Tengku Besar Umar Kerajaan Riau-Lingga pada 11 Februari 1911.

Apa konsekuensi dari pemakzulan itu? Arsip Belanda dan jurnal orang kepercayaan Sultan Abdulrahman menyebutkan ada sebuah “perundingan” yang alot setelah surat keputusan itu dibacakan. Apa  Keputusannya? Ada beberapa Opsi!  Yang jelas, pada malam Sabtu, 12 Februari 1911, Sultan Abdulrahman Mu’azzamsyah bersama Tengku Ampuan, Tengku Besar, serta keluarganya meninggalkan Pulau Penyengat menuju Singapura menggunakan kapal diraja bernama Sri Daik yang dinakhodai oleh Ninggal bin Gharib (Wak Serang atau Nakhoda Ninggal).

Namun ada yang pasti, ada ancaman, “konpensasi”, dan juga siasat dibalik keputusan Sultan dan Tengku Besar memilih meninggalkan Pulau Penyengat.***

Tinggalkan Balasan