Kondisi Arsip Mahkamah Negeri Lingga sebelum direstorasi

Kumpulan  Arsip Mahkamah Negeri Lingga  ini adalah salah satu dari sejumlah arsip penting Kerajaan Riau-Lingga koleksi Museum Lingga Cahaya di Daik, Kabupaten Lingga.

            Pada mulanya, buku kumpulan salinan arsip tanpa judul ini adalah milik masyarakat, yang kemudian diakusisi sebagai koleksi museum melalui kegiatan pengumpulan dan penyelamatan khazanah peninggalan sejarah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga sekitar tahun 2006. Setelah di-akuisisi, buku kumpulan arsip ini diberi  Nomor inventaris 900 (A 39).

Pada 4 Desember 2008, bersama Jan van Der Putten, dan Alex Theoh, saya telah membuat reproduksi digital (digitalisasi) seluruh isi buku arsip ini, lengkap dengan pembuatan deskripsi nya, sempena proyek Endangered Archives Programe (ENDACH) yang bertujuan untuk menyelamatkan manuskrip dan arsip-arsip bersejarah yang terancam punah, dengan sokongan penuh dari Perpustakaan Kerajaan Inggris, British Library, London.

Versi digital buku kumpulan arsip ini diberi judul Catatan Mahkamah Lingga. Selain disimpan di Perpustakaan Kerajaan Inggris di London, salinan versi digitalnya dalam format tif yang disimpan dalam DVD (digital Video Disch) dengan nomor referensi EAP 153_DAIK_MUSEUM_01, juga disimpan di Museum Linggam Cahaya, Daik-Lingga.

Mahkamah Negeri Lingga

            Tidak berapa lama setelah Yang dipertuan Muda Riau yang ke-10, Raja Muhammad Yusu al-Ahmadi mangkat di Daik-Lingga pada 1899, Yang Dipertuan Besar Kerajaan Lingga-Riau ketika itu, Sultan Abdulrahman Muazamsuah memindahkan pusat pemerintrahan kerajaan ke Pulau Penyengat pada tahun 1900.

            Sejak saat itu, perlahan-lahan, nama kerajaan bersejarah itu pun bertukar-ganti menjadi Kerajaan Riau-Lingga, sebagaimana dicantumkan sebagai kepala surat dalam seluruh surat-surat resmi kerajaan yang ditandatangani oleh Sultan Abdurahman Muazamsyah: “Dengan nama Sri Paduka Yang Dipertuan Besar Baginda Sultan Abdurahman Muazamsuah Riau-Lingga serta takluknya”.

            Setelah ke-pindahan sultan bersama pusat pemerintahannya ke Pulau Penyengat, Daik-Lingga yang sejak zaman Sultan Mahmud Riayatsyah (1787) menjadi tempat kedudukan Sultan dan ibukota, berubah statusnya dan hanya menjadi tempat kedudukan seorang Wakil Kerajaan yang diamanahkan kepada Raja Abdulrahman yang bisa disapa dengan panggilan Engku Aman Kelang.

            Bukan itu saja. Mahkamah Besar Kerajaan yang sebelumnya berada di Daik-Lingga juga dipindahkan ke Pulau Penyengat. Sementara itu di Daik-Lingga dibentuk lembaga ‘baru’ yang disebut Mahkamah Negeri Lingga, yang statusnya adalah sebuah Mahkamah Kecil.

Dalam perannya, lembaga Mahkamah ini tidak hanya menjadi tempat memutuskan perkara yang berkaitan hukum dan peradilan, tapi juga menjadi tempat mengatur berbagai hal ikhwal pemeromtahan negeri.  Bersama Mahkamah Kecil lainnya yang berada di daerah takluk Kerajaan Riau-Lingga di kawasan  Pulau Tujuh dan Anambas, Mahkamah Negeri Lingga juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Kerajaan di Pulau Penyengat dalam hal mengambil keputusan resmi yang berkaitan pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga di negeri-negeri daerah takluknya.

Dengn kata lain lembaga Mahkamah ini memainkan peranan yang sangat peting, dan ‘berfungsi ganda’ selama fase-fase akhir Kerajaan Riau-Lingga antara tahun 1900 hingga hingga menjelang Sultan Abdulrahman dan Tengku Besar Umar dimakzulkan tahun 1911.

Ia tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memutuskan keadilan hukum, tapi juga tempat berhimpun para pembesar negeri dalam membicarakan dan memutuskan perkara-perkara mustahak yang berkenaan dengan pemerintahan kerajaan.

Arsip Mahkamah Negeri Lingga

            Salian arsip yang versi digitalnya diberi judul ‘Catatan Mahkamah Lingga’ ini berisikan kumpulan salinan berbagai arsip surat keputusan hukum atas bermacam-macam perkara yang dikeluarkan oleh  Mahkamah Negeri Lingga di Daik.

            Kandungan isinya adalah bahan sumber sejarah yang kaya, dan berguna bagi siapa saja yang berminat mengkaji aspek-aspek penerapan hukum dan sistem peradilan pada fase-fase akhir sejarah Kerajaan Riau-Lingga.

            Di dalamnya terdapat berbagai salinan arsip keputusan pengadilan tentang berbagai kasus hukum atau perdakwaan yang diputuskan oleh Mahkamah Negeri Lingga. Ada juga salinan surat keputusan Perhimpunan atau persidangan ahli-al-Mahkamah Negeri Lingga, dan Mahkamah Kerajaan di Pulau Penyengat tentang hal tertentu, serta salinan surat-surat keputusan tentang perkara hukum tertentu yang diputuskan sendiri oleh Sultan Abdulrahman Muazamsyah.

            Isi buku kumpulan salinan arsip ini diawali dengan salinan keputusan  perdakwaan (persidangan)  yang bertarikh 8 Muharram 1323 H bersamaan dengan 14 Maret 1905 dan diakhiri dengan sebuah salinan arsip bertarik 13 Zulkaidah 1327 H bersamaan 5 September 1909 M.

            Salinan dokumen pengadilan dan surat-surat keputusan kerajaan yang dihimpun dalam buku kumpulan salinan arsip ini tidak hanya terdiri dari surat-surat yang dikeluarkan oleh Kantor Mahkamah Negeri Lingga yang berada di gedung  Robath Ahmadi (bekas istana Yang Diertuan Muda Riau X, Raja Muhammad Yusuf al-Ahmadi yang kini dikenal sebagai situs istana Robath) dan Mahkamah Kerajaan (Mahkamah Besar) di Pulau Penyengat saja, tapi juga mencakupi surat-surat keputusan yang ditandangani oleh Sultan Abdulrahman Muazamsyah di istana kerajaan yang terletak di Tanjung Buton, Daik-Lingga.

            Dari kumpulan arsip Mahkamah Negeri Lingga ini dapat diketahui siapa saja tokoh yang  menjalankan fungsinya sebagai Ahli-al-Mahkamah, dan yang berwenang dalam memutuskan keadilan hukum serta mengatur roda pemerintahan di Kerajaan Riau-Lingga sejak dari pusat pemerintahan di Pulau Penyengat  hingga ke negeri-negeri yang menjadi pusat pemerintahan wakil-wakil Kerajaan Riau-Lingga (seperti di Daik dan Midai).

Salinan pertimbangan hukum yang ditandatangani oleh anggota perhimpunan al-al-Mahkamah Kerajaan yang dibuat berdasarkan pertimbangan hukum adat dan hukum agama           

Di kantor Mahkamah Lingga, para ahli-al-Mahkamah  yang berwenang dalam memutuskan sesuatu perkara hukum dan pemerintahan kerajaan adalah pembesar-pembesar negeri yang terdiri dari: Wakil Kerajaan yang dijabat Raja Abdulrahman atau Engku Aman Kelang, Ibrahim yang jabatannya adalah Letnan Keling, Pembantu Hakim, Datuk Kaya Mepar, Naib Panglima Kawal, Datuk Balai, dan Pegawai Nikah Negeri Lingga.

            Sementara itu di Pulau Penyengat, lembaga Ahli-al-Mahkamah Kerajaan atau Mahkamah Besar, sebagai lembaga yang tertinggi dalam hal ikhwal hukum dan dan pemerintahan Kerejaan Riau-Lingga diterajui oleh: Sultan Yang Dipertuan Besar, Raja Muhammad Thahir, Datuk Mufti Syekh Abdulhamid Firdaus, Raja Abdulrahman bin Raja Ali Haji, Wakil Kerajaan di Lingga, Raja Haji Zainal, dan Penghulu Balai.

            Melalui salinan Arsip Mahkamah Negeri Lingga ini, kita dapat mempelajari bagaimana sebuah keputusan hukum dibuat dalam sebuah kasus perdakwaan. Begitu pula dengan  referensi hukum apa yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman dalam sebuah perdakwaan.

Sebagai ilustrasi, dalam sebuah perdakwaan antara Muhammad Zain atas Haji Ismail dalam kasus memaki dan mengancam hendak menetak dengan parang, umpamanya, ahli-al-Mahkamamah Kerajaan di Pulau Penyengat menggunakan pertimbangan hukum agama dan huku adat dalam membuat ‘vonis’.

Sementara itu, ragam vonis hukuman dalam berbagai kasus perdakwaan  dapat berupa hukum denda dengan membayar sejumlah denda dalam bentuk uang hingga hukuman badan. Contoh bentuk hukum badan tersebut dapat berupa: “….bekerja pekerjaan negeri dapat makan tiada dapat upah, kerja paksa dapat makan tiada dapat upah, sehinggalah yang paling berat, tinggal (ditahan) di rumah tahanan kerajaan atau jil…” Daik dan Penyengat untuk jangka waktu tertentu.***

Artikel SebelumPemimpin, Menanggung Pekerjaan Sakit dan Sukar
Artikel BerikutJangan Menyesal kepada Hati
Aswandi Syahri, lahir di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, pada 29 Januari 1970. Alumni ilmu sejarah pada Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra (kini, Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Andalas. Pernah menjadi jurnalis, dan kini masih menjabat sebagai sekretaris Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Provinsi Kepulauan Riau. Menulis sejarah sejak di bangku SMA, dan telah menghasilkan sejumlah buku tentang sejarah dan kebudayaan Melayu di Kepulauan Riau

Tinggalkan Balasan