Siapa yang tak mengenal kesultanan Melayu yang sangat megah dan masyhur sepanjang zaman. Kerajaan Melayu yang berkuasa sekitar penghujung abad ke 14 atau awal abad ke 15 M atau sekitar tahun 1394 hingga berakhir pada tahun 1511.
Kerajaan Melayu Melaka atau Kesultanan Melaka pernah menjadi salah satu mutiara perdagangan di Asia Tenggara di masanya. Menurut Rida K Liamsi (2016) menjelaskan bahwa Kerajaan Melayu Melaka berkembang tumbuh menjadi kerajaan Melayu yang lebih besar dan termasyhur ke mana-mana, selain di kawasan Semenanjung Melaka, juga ke kawasan lain, ke Pulau Jawa yang jadi Pusat kekuasaan Majapahit, ke Negeri Siam (Thailand), Burma, dan bahkan sampai ke negeri Cina dan Persia.
Kerajaan Melaka juga terkenal dengan daerah taklukan luas yang membentang hingga ke selatan sampai ke Jambi, Palembang, Bangka, Siak, Indera Giri, juga ke Bintan, Lingga sampai ke kawasan Natuna dan Anambas yang dahulu disebut dengan Pulau Tujuh (Rida K.Liamsi dalam buku Prasasti Bukit Siguntang dan Badai Politik di Kemaharajaan Melayu 1160-1946, 2016).
Namun ironisnya, kerajaan dengan perdagangan yang maju dengan pesat dan pengaruh yang luas harus takluk dengan serangan Portugis tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1511 oleh Alfonso de Albuquerque yang dikenal sebagai Penakluk Melaka (Ahmad Dahlan, 2014).
Khalayak ramai akan mengatakan bahwa kehancuran Kesultanan Melaka adalah akibat peperangan yang begitu dahsyat, peperangan dengan penjajah Portugis yang memiliki kekuatan pasukan yang tangguh serta kelengkapan persenjataan yang kuat.
Namun dibalik itu, ada yang jauh lebih penting dan substantif serta menjadi pelajaran yang berharga bagi para penguasa, latar belakang kehancuran kerajaan maritim yang pernah berkuasa di Selat Melaka ini. Mungkin kita pernah ingat bahwa Melayu dalam tataran menjalankan kekuasaan dan perpolitikan diikat dengan sebuah janji suci atau sumpah setia atau dalam bahasa JJ. Roussoe sebagai Kontrak Politik yang pernah disepakati antara Sri Tri Buana dan Demang Lebar Daun pada zaman Kerajaan Melayu Palembang Bukit Siguntang dibina dan dimulai sebagai sebuah kerajaan Melayu yang akan berkembang zaman berzaman.
Perjanjian ini merupakan sebuah bentuk kontrak politik atau sumpah setia sepanjang zaman yang wajib ditaati dan dijalankan bagi pemegang amanah kepemimpinan di Kerajaan Melayu dan juga bagi masyarakat yang dipimpin oleh penguasa di zamannya.
Jika dilanggar maka konsekuensinya akan sangat berat, harus rela kerajaan dan kekuasaan serta masyarakat harus binasa akibat kebijakan, atau perilaku masyarakat yang tak sesuai lagi dengan kontrak politik tersebut.
Dalam perjalanan Kesultanan Melaka, banyak juga noda hitam yang telah diukir oleh para penguasa Kesultanan Melaka. Meski pada zaman Sultan Mansyur Syah (1456-1477), Kesultanan Melaka pernah mencapai titik keemasannya, dimana masa tersebut, Laksamana Hang Tuah menurut beberapa catatan Sulalatus Salatin dalam berbagai versi menjabat Laksamana Kesultanan Melaka, dan pada zaman ini juga Bendahara ulung yang bernama Tun Perak menjabat, dimana prestasinya berhasil menyelesaikan berbagai konflik politik dalam Kerajaan Melaka.
Namun tak sedikit juga sebuah pelanggaran kontrak politik atau sumpah setia pemimpin Melayu kepada rakyatnya terjadi dan banyak kezaliman yang dilakukan oleh para pemimpin Kesultanan Melaka selama kerajaan ini berdiri sampai akhirnya ditaklukkan oleh Portugis. Hasil identifikasi penulis pada berbagai sumber ada beberapa penyimpangan atas sumpah setia atau kontrak politik Melayu.
Sebagaimana dijelaskan oleh Rida K. Liamsi, penyimpangan pertama terjadinya pendurhakaan seorang Laksamana yang dikala itu Hang Jebat (dalam Sulalatus Salatin versi Muhammad Haji Salleh disebut nama Hang Kesturi) sebagai pengganti Laksamana Hang Tuah setelah dihukum bunuh oleh Sultan dengan tanpa usul periksa, pembunuhan itu hanya sebuah isu yang diciptakan oleh beberapa pembesar Kerajaan Melaka lainnya, meski menurut Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah, Hang Tuah sebenarnya hanya diasingkan. Penderhakaan itu merupakan sebuah bentuk pelanggaran kontrak politik yang dikhianati oleh kedua belah pihak, dimana pemimpin dengan tanpa usul periksa menghukum pejabat kerajaan dengan cara membunuh, dan rakyat yang direpresentasikan oleh Hang Jebat atau Hang Kasturi dalam versi lainnya telah menderhaka kepada pemimpinnya, dimana hal tersebut sangat dilarang dan merupakan hal yang sangat tabu atau pantang dilakukan oleh masyarakat kepada pemimpinnya.
Selain itu, lagi-lagi pertumpahan darah dengan semena-menanya terjadi dalam peristiwa terbunuhnya Tun Besar Putera Tun Perak, Bendahara Melaka yang sangat tersohor oleh Raja Muhammad Bin Sultan Mansyur Syah. Dimana dalam berbagai versi Sulatus Salatin dijelaskan pembunuhan dengan semena-mena itu hanya dilatar belakangi dengan terjatuhnya destar Raja Muhammad karena terkena bola sepak raga yang dimainkan oleh Tun Besar. Maka terlihatlah bahwa telah terjadi sebuah pelanggaran kembali terhadap sumpah setia Melayu, peristiwa di atas, telah menjadi malapetaka politik yang berkepanjangan yang disebut dengan dendam darah Bendahara meski Raja Muhammad juga telah mendapatkan hukumannya dari ayahnya Sultan Mansyur Syah, namun hal ini mempengaruhi hubungan antara Sultan dan Bendaharanya di zaman Kesultanan Melaka setelah era kepemimpinan Sultan Mansyur Syah.
Peristiwa lainnya, yaitu pembunuhan terhadap Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir. Keputusan pembunuhan Tun Mutahir ini tidak lain tidak bukan dilatar belakangi karena sebuah kebijakan yang sangat subjektif dimana unsur dendam lebih memenuhi jiwa Sultan Mahmud Syah I karena Bendahara Tun Mutahir telah sempat menikahkan puterinya Tun Fatimah, seorang wanita yang sangat dicintai Sultan Mahmud Syah I, dengan Tun Ali Putera Seri Nara Diraja. Selain itu, kebijakan hukum bunuh ini juga akibat hasad, dengki dan hasutan para pembesar Kerajaan Melaka di kurun itu, penyuapan dan korupsi telah mengisi minda para pembesar Kerajaan Melaka dikala itu.
Dalam Sulalatus Salatin versi Siak (Muhammad Yusoff Hashim, 2015) dikisahkan, bahwa Tun Mutahir telah difitnah oleh Datuk Syahbandar Mendeliar. Menyatakan bahwa Datuk Bendarara Tun Mutahir akan menderhaka karena telah menempa ciu emas dan kaos emas serta niat Bendahara hendak Raja di Negeri Melaka. Di mata Sultan Mahmud Syah I, fitnah ini diterima dengan mentah-mentah ditambah bumbu dendam atas kehilangan kesempatan untuk menikahi Tun Fatimah, dan inilah saatnya membalas dendam (Sulalatus Salatin Versi Muhammad Haji Salleh, 2009).
Setelah kebijakan hukuman mati tersebut dilaksanakan maka Sultan Mahmud Syah I menikahi Tun Fatimah, namun perilaku pelanggaran kontrak politik tersebut juga terjadi kembali dimana Raja Ahmad atau Sultan Ahmad Syah (1511-1516) harus gugur dengan bisa racun atas perintah ayahndanya sendiri akibat terikat perjanjian pernikahan politik dengan Tun Fatimah yang menginginkan bahwa keturunan dari darahnyalah yang harus menjadi Sultan dan penerus kerajaan.
Itulah sederatan yang terjadi dibalik robohnya Kesultanan Melaka yang terjadi dari beberapa catatan sejarah. Dibalik peristiwa-peristiwa tersebut, pelajaran yang diambil adalah adanya pengkhiatan sebuah kontrak politik, kontrak politik yang mengajarkan sebuah integritas dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan.
Namun apa yang terjadi pada Kesultanan Melaka, lebih kepada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh elit politik kekuasaan yang semena-mena, sehingga janji kontrak politik Melayu-Jikalau Raja Melayu mengubah janjinya dengan hamba Melayu, dibinasakan Allah Ta’ala Negeri dan Tahta Kerajaannya. Sehingga secara filosofis robohnya Kota Melaka, bukan hanya semata-mata karena gempuran pasukan Portugis sehingga ditaklukkan pada tahun 1511, namun karena telah banyak fitnah politik, diskresi kebijakan, penyimpangan kewenangan, suap dan juga korup yang telah lama terjadi dalam tata kelola pemerintahan Kesultanan Melaka.
Berbagai konflik telah menjadikan dendam, unsur balas dendam telah menyebabkan rapuhnya kekuatan politik internal Kesultanan Melaka, dan kelemahan internal tersebutlah yang menyebabkan kehancuran kerajaan tersebut ketika diserang oleh kekuatan politik eksternal. Kejayaan Kesultanan Melaka di periode-periode awal telah menyebabkan mabuk kepayang-nya para elit politik kekuasaan sehingga banyak perilaku yang telah keluar dari penjanjian politik yang telah diazaskan sebagai ideologi dan dasar pemerintahan, dan ketika ideologi telah rapuh dan dilupakan maka bersiaplah kerapuhan akan kewibawaan kekuasaan tersebut.
Iktibar-nya adalah dalam sebuah kekuasaan hendaknya penguasa menjadi sosok pemimpin yang mampu memegang teguh janji dan ucapan, memiliki integritas yang tinggi, pertanggungjawaban yang jelas serta objektif terhadap berbagai masukan dan kritikan, dan tidak sewenang-wenang, akan mampu menghasilkan suatu kekuatan internal kekuasaan yang kuat, sehingga mampu menghadapi tantangan diluar sistem pemerintahan tersebut.
Dengan kapasitas dan kapabilitas pemimpin dalam menjalankan tata kelola pemerintahnya, serta komitmen yang kuat terhadap semua janji politik yang telah ia ucapkan kepada masyarakat, maka memperkuat posisi legitimasi kekuasaan itu. Dengan legitimasi dan dukungan yang kuat dari masyarakat, maka ancaman apapun yang datang mampu dihadapi dengan bijak. Wahai Pemimpin Melayu, berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat janganlah pernah dilakukan. Raja Alim Raja Disembah, Raja Zalim Raja Disanggah.*** (JM)