ADA masih banyak ruas-ruas jalan di Tanjungpinang tak bernama. Kalau pun ada namanya, beberapa di antaranya dianggap kurang mengena. Pun tempat-tempat dan gedung-gedung yang penamaannya bisa ditinjau ulang agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mengandung ketepatan penamaan.
Jauh daripada itu semua, kata Pembina Yayasan Jembia Emas Rida K Liamsi, perlu ada sebuah kebanggaan di balik penamaan sebuah jalan, tempat, atau gedung.
“Ini tanggung jawab moral kita bersama. Karena anak-anak muda sekarang susah mau belajar sejarah,” kata Rida pada forum diskusi terpumpun mengenai penamaan jalan, tempat, dan gedung di Tanjungpinang, di ruang rapat Kantor Bappeda Tanjungpinang, Senin (4/9).
Tanggung jawab moral ini yang kemudian menginisiasi Yayasan Jembia Emas bersama Dewan Kesenian Kepulauan Riau menggagas forum diskusi terpumpun tersebut. Lantas Rida mengambil sebuah contoh di balik penamaan kompleks perkantoran Pemprov Kepri yang diberi nama Istana Kota Piring.
Jauh sebelum kontroversi di balik penamaan yang disahkan melalui SK Gubernur Kepri itu menyeruak ke khalayak, sebenarnya Rida pernah mengusulkan nama Bandar Tun Abdul Jamil. “Nama ini adalah sosok penting di balik kemajuan Tanjungpinang sebagai sebuah bandar dagang di Sungai Carang dahulu,” ungkapnya.
Sejarawan Kepri Aswandi Syahri yang juga pernah mengusulkan agar penamaan pulau Dompak itu diperelok menjadi Bandar Sri Dompak dan bukan menamakannya dengan Istana Kota Piring. “Seperti penamaan Penyengat yang kemudian dikenal dengan Penyengat Indra Sakti,” ujar sejarawan berkacamata ini.
Kontroversi penamaan Istana Kota Piring menjadi topik yang cukup dominan pada diskusi yang berlangsung lebih kurang dua jam tersebut. Kendati sudah disahkan melalui SK Gubernur Nomor 988 Tahun 2014 yang diteken mendiang Gubernur Sani, penamaan ini sebenarnya masih bisa ditinjau ulang jika memang pemerintah daerahnya berkenan.
“Itu tanggung jawab moral bersama. Mungkin kita sekarang bisa membedakan mana Istana Kota Piring yang merupakan situs sejarah, dan mana yang perkantoran pemerintah daerah. Tapi anak cucu kita? Belum tentu nantinya dan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kesalahkaprahan laten,” ungkap Ketua Dewan Kesenian Kepri, Husnizar Hood.
Kendati begitu, tujuan dari terlaksananya forum diskusi terpumpun ini sebenarnya melampau dari polemik Istana Kota Piring. Pasalnya, nama-nama jalan, tempat, dan gedung di Tanjungpinang pun sebenarnya bisa ditinjau ulang. Syukur-syukur kalau belum bernama sehingga bisa diberikan pilihan terbaik, tapi yang sudah ada namun dirasa masih kurang pas, alangkah baiknya bisa lekas dibuat kajiannya dan ditinjau ulang.
Sekda Kota Tanjungpinang, Riono mengamini hal tersebut. Sebenarnya, kata dia, sudah sejak lama ihwal penamaan ini menjadi konsentrasi Pemko Tanjungpinang. Namun, baru bisa terlaksana kali ini.
“Saya sangat berterima kasih kepada budayawan, sejarah, seniman, dan tokoh masyarakat yang sangat peduli akan hal ini. Jujur, sebelumnya kami pun tidak tahu juga. Makanya dengan hadirnya forum ini, kami ingin mendapat rekomendasi dan masukan dalam kerja-kerja penamaan jalan, tempat, dan gedung di wilayah Tanjungpinang,” ungkap Riono.
Agar lebih menjadi nyata, Riono berharap dari forum diskusi ini akan ada disusun sebuah panduan mengenai penamaan jalan, tempat, dan gedung.
“Biar segalanya jadi lebih terarah. Dan pemerintah bisa melaksanakannya dengan benar. Saya kira, panduan itu penting,” ujarnya.
Satu contoh disebutkan Riono mengenai Jalan Daeng Marewa yang berada di Kantor Wali Kota Tanjungpinang. Kata Riono, sudah lama Wali Kota Tanjungpinang menanyakan kepatutan penamaan jalan ini. Termasuk pula nama-nama untuk kompleks perkantoran Pemko Tanjungpinang di Senggarang.
“Makanya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Saya berharap dari sini ada rekomendasi dan masukan-masukan yang bisa lekas kami tindak lanjuti untuk kerja penamaan sejumlah ruas jalan di Tanjungpinang. Juga nama-nama tempat dan gedungnya sekalian,” pungkas Riono.***