Beranda blog

Jasa Pemimpin

0

SESIAPA pun yang berbuat jasa bermakna dia telah melakukan perbuatan yang baik dan terpuji. Jasanya   disebut baik karena bermanfaat bagi sesiapa pun yang melakukannya dan apa atau sesiapa pun yang menjadi sasarannya: entah perorangan, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, bahkan makhluk apa pun, selain manusia.

Sesiapa pun yang menolong seseorang yang sedang mengalami kesulitan hidup yang dideritanya selama ini, misalnya, berarti dia telah berjasa kepada sesama manusia. Orang yang mengawasi habitat hewan dari perbuatan tak bertanggung jawab para pemburu yang tak bertanggung jawab berarti telah berjasa kepada hewan yang memang harus dilindungi.  Begitu pula menanam kembali pohon-pohon bakau di pantai karena hutan bakaunya telah dijarah oleh orang-orang yang serakah, yang semata-mata mengambil keuntungan material dari praktik amoral itu, terhitung berjasa kepada lingkungan alam sekitar yang berkelindan dengan bakti memperbaiki kualitas kehidupan. Memang banyak perbuatan mulia yang boleh dikategorikan berbuat jasa. Selebihnya, manusia tinggal memilih: hendak berbuat ataupun tidak.

Idealnya, di antara cita-cita tertinggi manusia adalah berbuat jasa, berjasa kepada sesiapa pun dan atau apa pun. Jasa yang baik baru dapat dilakukan jika seseorang memiliki perangai yang baik dan terpuji pula. Itulah yang harus diperjuangkan oleh setiap pribadi dalam kehidupan ini untuk memartabatkan jati dirinya. Pasalnya, pada akhirnya kita akan kembali ke pangkuan Ilahi. Kala saat itu tiba, hanya jasa jualah yang dikenang orang, yakni budi yang baik.

            Nyatalah sudah bahwa setiap manusia memang patut berusaha sekuat dapat untuk berbuat jasa, bukan sebaliknya malah berbuat onar, menghancur binasa. Lebih daripada itu, tuntutan berjasa sangat ditekankan kepada para pemimpin. Seseorang pemimpin baru dapat disebut berjasa apabila dia mampu, misalnya, membuat orang-orang yang dipimpinnya menjadi sejahtera dan bahagia dari sebelumnya hidup dalam serba kekurangan dan menderita. Jika tidak, seorang pemimpin dapat dianggap gagal, bahkan hanya dianggap sebagai raksasa penindas belaka.

Jasa tak semata-mata dapat diukur dari banyaknya medali atau pingat yang disematkan, apatah lagi kalau tanda-tanda zahiriah seperti itu diperoleh dengan cara-cara yang tak benar, “dibeli” umpamanya. Itulah kualitas akhlak dan muamalah yang mesti ditunjukkan oleh para pemimpin dalam perilaku kepemimpinannya. Perkara itulah yang dituangkan oleh Raja Ali Haji rahimahullah dalam karya agung beliau Gurindam Dua Belas (GDB), Pasal yang Kesebelas.

            Pasal yang Kesebelas GDB dimulai dengan bait yang menggesa untuk memperhatikan nasib bangsa. Pasalnya, memang itulah hakikat sejati manusia hidup berbangsa dan bernegara. Tentulah tanggung jawab itu, terutama terpikul pada para pemimpin, walau rakyat juga tak boleh mengelak dari tugas mulia itu, apa pun jatah yang diperolehnya dalam kehidupan berbangsa.

Hendaklah berjasa

Kepada yang sebangsa

Bait 1 ini tegas-tegas menyarankan pemimpin untuk berbuat jasa kepada bangsanya. Oleh sebab itu, berjasa kepada bangsa bagi pemimpin merupakan tugas dan tanggung jawabnya, bukan sesuatu yang luar biasa. Rakyat secara suka rela menanam pohon bakau untuk menyelamatkan lingkungan pantai dan kehidupan ini, misalnya, merupakan perilaku yang luar biasa. Sebaliknya pula, pemimpin yang membuat kebijakan penghijauan kembali pantai memang  menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Akan tetapi, pemimpin yang melakukan kebijakan yang entah cepat atau lambat dapat menyebabkan robohnya pantai tergolong perilaku berkhianat kepada bangsa dan tanah airnya. Pendek kata, hanya pemimpin yang mampu berbuat jasa kepada bangsanyalah yang boleh dibilangkan nama, yang jati dirinya dengan sendirinya pasti menjelma.

            Apakah rujukan yang digunakan oleh GDB untuk menyampaikan amanat itu? Ternyata, memang ada pedoman syariat Islam yang digunakan berkaitan dengan amanat itu.

           Rasulullah SAW bersabda, “Pemimpin sesuatu kaum adalah pengabdi (pelayan) bagi mereka (kaum yang dipimpinnya),” (H.R. Abu Na’im).

            Demikianlah hadits Baginda Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa setiap pemimpin merupakan pelayan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dengan demikian, setiap pemimpin dapat digolongkan sebagai orang yang berjasa jika dia mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab melayani orang-orang yang dipimpinnya dengan sebaik-baiknya. Jika tanggung jawab itu dapat dilaksanakan dengan baik, barulah seseorang pemimpin dapat dibilangkan namanya, yang pada gilirannya jati dirinya pun akan terjulang selama-lamanya. Dan, berbahagialah sesuatu kaum atau bangsa yang mendapatkan pemimpin yang tulus memperjuangkan kualitas hidup mereka sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Allah dan Baginda Rasulullah.   

            Selain syarat harus mampu berbuat jasa, GDB Pasal yang Kesebelas, bait 2, menuntut pemimpin agar tak melakukan perbuatan tercela.

Hendak jadi kepala

Buang perangai yang cela

Sesiapa pun yang hendak menjadi pemimpin (kepala) harus memiliki perilaku yang baik. Pemimpin tak boleh memiliki perangai tercela. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati memilih pemimpin. Karena apa? Jika memilih pemimpin yang perilakunya buruk, kita pun akan menerima padahnya, akibat  yang buruk karena salah memilih. Padah dari kesalahan itu menyebabkan kualitas kehidupan kita kian memburuk, bukan bertambah baik. Seyogianya, pemimpin diadakan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang kian baik dari masa ke masa, bukan sebaliknya menjadi semakin susah dan menyusahkan. Rakyat pula yang harus lintang-pukang mengurusi perangai dan tindakannya, bukan dia yang seyogianya mengurusi rakyatnya agar sejahtera dan bahagia.

            Rasulullah SAW bersabda, “Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. Di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana, tetapi bila telah turun dari mimbar, mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Hati mereka lebih busuk daripada bangkai,” (H.R. Thabrani).

            Hadits di atas merupakan salah satu rujukan GDB Pasal yang Kesebelas, bait 2. Petunjuk dari Baginda Rasul itu memperingatkan kita tentang perilaku pemimpin yang jahat walaupun durjanya mungkin saja menampilkan kesejukan, tetapi palsu. Dampaknya tak hanya terkena kepada si pemimpin, tetapi juga orang-orang yang dipimpinnya jika kita salah dalam memilih pemimpin.

            Sesiapa pun yang bercita-cita hendak jadi pemimpin harus mampu menempa dirinya untuk berperilaku baik. Bibit-bibit perangai tercela—untuk memperkaya diri, keluarga, kroni, dan sebagainya, apatah lagi menghancurkan bangsa dan negara misalnya—harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Jika tidak, kepemimpinannya pasti menuai masalah yang takkan pernah dapat diatasi. Kepemimpinan yang dilandasi niat dan perangai tercela takkan pernah mampu menyelesaikan masalah, malah mendatangkan masalah baru, bahkan musibah, sehingga kualitas kehidupan menjadi semakin memburuk. Berperilaku baik, dengan demikian, merupakan tanggung jawab pemimpin yang jika dapat diwujudkannya, dia boleh dibilangkan nama. Jati dirinya pun akan terjulang adanya.

            Pemimpin pun harus memiliki kualitas terpercaya. Berhubung dengan itu, GDB Pasal yang Kesebelas, bait 3, menegaskannya dengan tegas bangat.

Hendaklah memegang amanat

Buanglah khianat

Hanya orang yang amanahlah yang boleh menjadi pemimpin sejati. Dia meletakkan dasar kepemimpinannya untuk berbakti kepada rakyat, bangsa, dan negaranya. Dalam keadaan dilematis, ketika harus memilih antara kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya di satu pihak, dan kepentingan bangsa serta negaranya di pihak lain; pemimpin yang amanah dengan teguh mengutamakan kepentingan bangsa dan negaranya. Untuk itu, dia menjadikan dirinya, bahkan nyawanya, sebagai tagan perjuangannya.

            “Hai, orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya,” (Q.S. Al-Anfaal:27).

            Berdasarkan firman Allah yang dinukilkan di atas, dapatlah dikatakan bahwa haram bagi pemimpin jika berkhianat terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sebagai pemimpin, dia diharapkan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik, yang sejahtera dan bahagia, bagi rakyat dan bangsanya. Pemimpin yang berkhianat melupakan tanggung jawab itu sehingga dia lebih asyik memikirkan dan mengupayakan kesejahteraan pribadi, orang-orang terdekat, kelompok, bahkan bangsa lain yang sedia menjamin keberlangsungan syahwat kekuasaannya. Akibatnya, tanggung jawabnya terhadap rakyat dan bangsanya tercecer. Pelbagai cara dan helah dilakukannya untuk menutupi pengkhianatannya. Akan tetapi, karena lubang pengkhianatan itu semakin lama semakin besar juga menganga, amat sulit untuk ditutupinya. Rakyat jadi hidup dalam prahara, dalam ketakpastian pada semua aspek kehidupan. Alhasil, pemimpin yang berperangai seperti itu tak pernah dapat dibilangkan nama. Pasalnya, hanya pemimpin yang amanahlah yang namanya akan terbilang dan jati dirinya akan terjulang.

Hendak marah

Dahulukan hujah

Demikian anjuran GDB Pasal yang Kesebelas, bait 4. Pemimpin seyogianya meredam sifat buruknya yang suka marah. Tak pernah ada masalah kepemimpinan yang dapat diselesaikan dengan marah. Bukankah sifat marah itu perilaku syaitan? Itulah sebabnya, kualitas kepemimpinan yang diutamakan adalah mampu bersabar dalam menghadapi pelbagai cabaran, masalah, dan cobaan.

            Daripada marah lebih baik hujahlah yang diutamakan. Pemimpin yang baik akan berusaha menyelesaikan masalah dengan mencari akar permasalahan melalui penemuan alasan dan penyebab timbulnya masalah. Kesemuanya diselesaikan dengan kepala dingin, akal sehat, pikiran bernas, dan ikhtiar cerdas. Pada diri seseorang pemimpin yang berkarakter hebat itu, tak ada masalah yang tak dapat diatasi asal dapat ditemukan punca (akar) persoalannya. Dengan kepiawaiannya sebagai pemimpin sejati, dia akan mampu menyelesaikan pelbagai masalah dengan cara yang elegan, bukan dengan menimbulkan masalah baru. Pemimpin seperti itulah yang boleh dibilangkan nama, yang jati dirinya takkan pernah tercela.

            Berhubung dengan perkara di atas, Rasulullah SAW memberikan pedoman dalam salah satu hadits Baginda. Seyogianya amanat Baginda Rasulullah itu diperhatikan oleh para pemimpin.

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, “Berilah saya wasiat.” Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah marah!” Dia bertanya berulang-ulang dan tetap dijawab, “Janganlah marah!” (H.R. Bukhari).

            Pemimpin sejati mestilah berwibawa, bermarwah. Karena kepemimpinannya yang baik, semua orang menaruh hormat kepadanya, bukan orang takut kepadanya karena kekuasaan yang dimilikinya sehingga dapat digunakannya untuk alat intimidasi. Cahaya kepemimpinan yang dipancarkannya membuat orang tak kuasa untuk menentangnya sebab memang tak ada yang harus ditentang pada kinerja kepemimpinan yang cemerlang. Jika banyak kritik yang ditujukan kepada kepemimpinan, memang kepemimpinan itu menimbulkan banyak masalah. Jika tak ada angin, pepohonan tak akan bergoyang. Kalau tak diterjang tsunami, laut dan pantai tak akan bergoncang.

            Rahasianya apa? GDB Pasal yang Kesebelas, bait 5, memberi tuntunan kelakuan. Seyogianya amanat ini tak diabaikan.

Hendak dimalui

Jangan melalui

Rupanya mudah saja. Seorang pemimpin akan dihormati orang dalam arti sesungguhnya (dimalui) kalau dia tak melanggar ketentuan yang patut dan wajib diikuti oleh seorang pemimpin (tak melalui). Dengan kata lain, hanya pemimpin yang taat terhadap peraturan dan konsisten menerapkan etika kepemimpinanlah yang akan meraih kehormatan kepemimpinan yang tertinggi. Itulah pemimpin yang didambakan setiap orang. Dialah pemimpin yang boleh dibilangkan nama, yang jati dirinya terpelihara dengan sempurna.

            “Dan, orang-orang yang tak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya,” (Q.S. Al-Furqaan:72).

            GDB Pasal yang Kesebelas ditutup dengan bait 6. Bait terakhir yang menyimpulkan tujuan mulia berbangsa dan bernegara, yang seyogianya diwujudkan oleh para pemimpin dengan konsistensi dan konsekuensi perjuangan kepemimpinan terbilang.

Hendak ramai

Murahkan perangai

Pemimpin yang baik akan memiliki banyak pengikut (ramai). Pada gilirannya, negeri yang dipimpinnya juga akan banyak dikunjungi dan dimastautini orang. Alangkah malangnya pemimpin jika tak ada atau tak banyak orang yang bersedia menjadi pengikutnya. Atau, mungkin banyak orang seolah-olah menjadi pengikutnya, padahal mereka hanya mengharapkan keuntungan pragmatis sesaat dari “ritual penghambaan diri” yang semu, yakni keuntungan materi, pangkat, dan jabatan, misalnya. Keadaan akan bertambah buruk jika banyak orang yang membenci dan menghujatnya setiap hari, sama ada di depan ataupun di belakang dirinya, secara halus ataupun kasar.

            Kiranya, hanya pemimpin yang berperilaku baik (murah perangai)-lah yang diikuti oleh banyak orang. Kesemua sifat dan perilaku manusia dan pemimpin terpuji dimilikinya: sopan, ramah, lembut, hormat, sabar, dan sebagainya kepada setiap orang tanpa pandang bulu yang dipadu dengan kualitas iman dan takwanya sebagai petunjuk akan ketinggian akhlaknya. Dialah pemimpin yang senantiasa diharapkan kehadirannya oleh banyak orang pada setiap periode dan waktu kehidupan. Dialah pemimpin yang banyak harapan oleh banyak orang tertumpu. Dialah pemimpin yang Allah pun pasti memberinya restu.

            Bait terakhir GDB Pasal yang Kesebelas itu pun memiliki rujukan yang pasti dalam syariat Islam. Dalam hal ini, di antara pedomannya adalah hadits Rasulullah SAW.

            Abu Hurairah r.a. meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, “Kemuliaan seorang mukmin terletak pada penghayatan agamanya. Harga dirinya terletak pada kecerdasan akal pikirannya. Dan, kehormatannya terletak pada kebaikan akhlaknya,” (H.R. Hakim).

Pemimpin yang senantiasa memperoleh hidayah dan inayah Allah menghalakan matlamat  kepemimpinannya hanya pada tiga perkara utama: berjaya di dunia, berguna di akhirat,  dan beroleh rida dari Allah SWT. Dialah pemimpin yang akan membawa orang-orang yang dipimpinnya ke jalan kehidupan yang ditauladankan oleh Baginda Rasulullah SAW. Dia pulalah pemimpin yang boleh dibilangkan nama. Jati diri dan kepemimpinannya teruji lagi terpuji sehingga tak ada sesuatu apa pun yang mampu menghambat keterjulangannya.

Sedang dan akan mencari pemimpin terbilang dan berkelas? Bahkan, mungkin ada yang bercita-cita untuk menjadi pemimpin yang cerdas dan cergas. Ada baiknya dibaca dan dipahami benar amanat Gurindam Dua Belas, Pasal yang Kesebelas. Semoga kita senantiasa dianugerahi Allah dengan pemimpin yang ikhlas. Alhasil, bangsa dan negara kita akan terpelihara dan maju tiada tertindas. Kebahagiaan hidup benar-benar dinikmati, tak semata-mata konsep di atas kertas. Ingatlah, jangan sampai anak-cucu kita kelak meneteskan air mata ketika menatap sebuah atlas.***

Silsilah dan Politik Dalam Sejarah Johor-Riau-Lingga-Pahang 1722-1784

0
Prof. Dr. Jan Van der Putten, Tengku Husin Saleh, Alex Teoh dan manuskrip Silsilah Keluarga Diraja Riau-Lingga-Johor-dan Pahang yang disusun oleh Tengku Muhammad Saleh Damnah. (foto: dok. Aswandi Syahri)

Silsilah dan Politik (tepatnya konflik politik) banyak mewarnai perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Melayu di belahan Selatan Selat Melaka pada abad-abad yang lalu.

Penjelasan historis tentang tentang hal ini,  antara lain telah dikemukakan oleh  sejarawan Timothy P. Barnard dalam buku berjudul Multiple centres of authority Society and environment in Siak and eastern Sumatra, 1674-1827 (2003) yang membahas ikhwal sosial-politik Kerajaan Siak pada abad ke-18. Menurut Timothy,  pertalian keluarga atau silsilah dan konflik politik telah menjadi satu faktor yang penting dalam sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan di Selat Melaka.

“Kerangka hubungan interaksi sosial” dalam sebuah ikatan “pohon keluarga”, ranji, atau slsilah yang juga dibuhul oleh sebuah ikatan politik ini, pada akhirnya juga dapat menimbulkan konflik sempena hubungannya dengan kuasa dan kekusaan dalam ikatan silsilah itu.

Sering kali perselisihan politik hingga ‘perpisahan politik’ harus terjadi sebagai implikasi tuntutan kesetiaan tersebab ikatan perkawinan, atau mungkin juga karena adanya persaingan untuk memegang kendali politik dan kekuasaan: seperti dalam kasus konflik politik antara Temenggung de-facto Engku Muda Raja Muhammad dan Daeng Kemboja  di Kerajaan Johor-Riau-Lingga-dan Pahang yang terjadi  pada akhir abad 18 hingga awal abad 19.

 Silsilah dan Politik

            Pada awal berdirinya, kerajaan Johor yang baru di Riau (yang wilayahnya meliputi Johor-Kepulauan Riau-Lingga dan Pahang) tidak terlepas dari pola ikatan silsilah dan politik tersebut. Setelah ‘aliansi politik’ orang Melayu dan Upu-Upu Bugis Lima Saudara berhasil mengalahkan dan menyingkirkan Raja Kecik dari Negeri Riau di Sungai Carang pada 1722, maka selanjutnya,  ‘aliansi politik’ itu dibuhul dengan ‘ikatan politik’ Persetian Melayu dan Bugis atau Persetiaan Marhum Sungai Baharu, yang kemudian dikukuhkan pula dengan ikatan pernikahan antara Upu-Upu Bugis dan perempuan-perempuan bangsawan Melayu,  saudara-saudara Sultan Johor yang baru, Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah (1722-1760).

Silsilah Upu Bugis Lima Saudara (Upu Daeng  Daeng Marewah, Menambun, Perani, Kemasi, dan Upu Daeng Celak) yang dilampirkan dalam facsimile manuskrip Tuhfat al-Nafis dari Terengganu. (foto: dok. aswandi syahri)

            Namun demikian, dalam perjalanan waktu, hubungan keluarga yang disimpul dalam ikatan perkanihan dan ‘ikatan politik’ tersebut, bukanlah satu jaminan bahwa ‘aliansi politik’ yang dibangun akan berjalan tanpa gejolak dan tanpa konflik ketika persaingan politik dan kekuasaan juga turut mewarnainya.

Untuk pertama kalinya, ikatan keluarga dan “ikatan politik” itu mulai goyah antara tahun 1739-1740, ketika Raja Kecik @ Tun Dalam @ Sultan Terengganu yang menjadi suami Raja Bulang ibni Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah  menyebarkan fitnah terhadap orang-orang Bugis di Negeri Riau.

Peristiwa tersebut dipicu oleh ketidakpuasan Tun Dalam yang melihat kekuasaan  mertuanya (Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah) dan orang-orang Melayu, berada di bawah kendali Upu-Upu  Bugis yang begitu dominan, khususnya Daeng Celak. Ketidakpuasan Tun Dalam ini telah menyulut pemusuhan dan pertelagahan diantara orang Melayu dengan puak Bugis di Negeri Riau.

Selanjutnya, “Peristiwa Tun Dalam” itu dikuti dengan ketegangan-ketegangan politik lainnya sepanjang “masa-masa gemilang” dalam rentang watu sejarah yang panjang. Akibatnya, “Persetiaan Melayu dan Bugis” atau “Persetiaan Marhum Sungai Baharu” harus dilafazkan kembali setiap terjadi suksesi politik, dan diulang berkali-kali demi meredam dan mendinginkan sejumlah konflik pilitik.

Tidak jarang isi lafaz persetian itu dikunci dengan “ancaman” yang keras kepada keduabelah pihak yang bertelagah, seperti ketika terjadi pengulangan “sumpah setia” menyusul berakhirnya konflik politik  antara Temenggung ‘de facto’ Engku Muda Raja Muhammad dari pihak Melayu dan Raja Ali Marhum Pulau Bayan dari pihak Bugis di hadapan Sultan Mahmud Riayatsyah yang ketika itu berada di atas  perahu Engku Busu di Kuala Bulang pada tahun 1803. Sumpah setia “segitiga itu” dibuhul  dengan lafaz pengunci sebagai berikut:

 “…sekali2 tiada patik berniat khianat pada kebawah Duli Tuanku serta dengan saudara patik sekalian. Jikalau ada patik berniat khianat pada kebawah Duli Tuanku serta saudara patik sekalian, dikutuki Allah dan rasulnya. Patik tiada selamat dunia akhirat hingga sampai kepada anak cucu patik sekalian….[Maka titah duli Yang Dipertuan Besar pun demikian juga]…. Sekali2 kita tiada berniat khianat akan Raja Muda. Maka jikalau khianat Bugis2 kepada Melayu maka dibinasakan Allah dan Rasulnya akan Bugis itu serta di luar kandang Rasul Allah. Bukan ia umat Muhammad. Dan jikalau  Melayu  pun berniat khianat akan Bugis maka dibinasakan Allah dan Rasulnya akan Melayu itu. Serta di luar kandang Rasul Allah. Bukan ia umat Muhammad itu lah adanya….”

Engku Muda dan Daeng Kemboja

Gemuruh dalam hubungan keluarga dan politik di istana Johor di Riau  juga pernah terjadi diantara Temenggung  ‘de-facto’ Engku Muda Raja Muhammad  dan Daeng Kemboja setelah Temenggung Abdul Jamal  mangkat di Pulau Bulang sekitar tahun 1765.

 Engku Muda mengalami apa yang pernah diterima oleh ayahnya (Tememgung Abdul Jamal) sebagai pembesar dari puak Melayu: ia “terbuang” dari keluarga pihak ayahnya yang Melayu dan pihak bundanya yang Bugis. Menurut R.O. Winstedt dalam tulisannya yang berjudul “Bendahara and Temenggong” (1932), hal ini terjadi karena dua tahun setelah Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah  mangkat pada 1760, kerajaan Johor di Riau telah berada dibawah kendali Yang Dipertuan Muda Daeng Kemboja yang sangat berkuasa.

Keadaan ini dimungkinkan,  karena Sultan Mahmud Ri’ayatsyah (1761-1812), yang dipilih sebagai Sultan Johor-Riau-dan Pahang menggantikann yahandanya oleh Yang Dipertuan Muda Daeng Kemboja, masih anak-anak. Dengan demikian, maka, semua kuasa Yang Dipertuan Besar dan sudah barang tentu kekuasaan seorang Yang Dipertuan Muda Riau berada di tangan Daeng Kemboja sepenuhnya.

Dengan dua kuasa besar yang berada dalam genggamnya, Daeng Kemboja    dapat menghitam dan memutihkan keputusan politik yang penting. Termasuk “menyingkirkan”  Temenggung Abdul Jamal dan Engku Muda Raja Muhammad yang ketika itu sama-sama berkedudukan di Negeri Riau.

 Tindakan ini dilakukannya karena keluarga Temenggung Abdul Jamal adalah  ancaman secara politik dan rival yang harus diperhitungkan.  Karena,  menunurut silsilahnya, keluarga Temenggung Abduljamal mempunyai garis silsilahyang kuat dari sebelah pihak Melayu maupun Bugis di Negeri Riau.

Menur  Carl A. Trocki dalam The Temenggongs and the development of Johor and Singapore 1784-1885 (2007), tidak ada tempat bagi pembesar Melayu seperti Temenggung Abduljamal dalam sebuah kerajaan yang sepenuhnya telah dikendalikan oleh seorang Yang Dipertuan Muda Bugis ketika itu. Apalah, setelah tahun 1672, ketika Yang Dipertuan Muda Riau tampaknya juga telah mengambil alih posisi yang  seharusnya dipegang oleh seorang Bendahara.

Barangkali, perubahan situasi politik seperti ini yang telah menyebabkan penghapusan tugas dan fungsi Temenggung sebagai penguasa dan pejabat yang memiliki otoritas terhadap orang-orang asing dan pedagang yang ada di Pelabuhan Riau pada suat ketika dulu. Demikian juga dengan tugasnya sebagai kepala “kepolisian”, yang turut diambil alih orang-orang Bugis dan sekutunya setelah tahun 1762. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Yang Dipertuan Muda Daeng Keboja ini merugikan keluarga Temenggung karena semua terjadi ketika Negeri Riau kembali menjadi pusat perdagangan internasional.

Selain memaparkan puncak kemakmuran  ibu kota Johor di Negeri Riau sekitar tahun 1780-an, Raja Ali Haji dalam Tuhfat al-Nafis juga mencatat bahwa sangat sedikit orang Melayu yang terlibat didalamnya. Dan bagi keluarga Temenggung serta pengikutnya, kedaan ini adalah sebuah situasi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itulah, menurut Trocki, perselisihan antara puak Bugis dan puak Melayu di Negri Riau pada fase ini bukanlah sekedar sebuah konflik dua keluarga diraja (dynastyc feud), karena  ia juga adalah konflik yang sarat dengan muatan sosial, polirik, dan ekonomi.

Kecendrungan seperti ini terlihat sejak bertukar gantinya peranan orang laut oleh ribuan pedagang dan hulubalang  Bugis yang bekumpul ke Negeri Riau, dan menjadikan daerah tersebut sebagai pangkalannya. Tuhfat al-Nafis menyebutkan bahwa sejak tahun 1780 jumlah penduduk dari kalangan Melayu dan Bugis di Riau telah sama banyaknya.

Situasi sosial dan politik  ini, pada akhirnya membawa implikasi dan mempunyai kaitan langsung terhadap sejumlah peristiwa politik yang muncul kemudian. Kedudukan dan status keluarga Engku Muda Raja Muhammad sebagai salah satu pewaris pembesar Melayu mungkin telah jatuh. Yang tersisa barangkali adalah satus keturunan dari trah Bugis dari bundanya yang benama Raja Fatimah binti Daeng Perani.

Seperti dicatat oleh R.O. Winstedt, dua orang saudara Engku Muda Raja Muhamad umumnya memakai gelaran Bugis, “Daeng”,  di depan namanya.  Melalui hubungan silsilah ini, paling tidak ia mampu mempertahankan sebuah status.  Melalui jalur silsilah ini pula akhirnya keluarga Engku Muda Raja Muhammad berhasil menemukan sedikit jalan untuk mengembalikan kebesaran zuriat Temenggung Abdul Jamal secara politik.

Pada tahun 1784, tidak lama setelah kekalahan Raja Haji di Teluk Ketapang, Melaka, Engku Muda dan para pengikutnya mulai mendapatkan jalan yang lapang untuk menutut kembali kekuasaan dan jabatannya sebagai pembesar dari pihak Melayu di Negri Riau.***

Nilai Budaya, Keutuhan, dan Pemajuan Bangsa

0

INILAH kalimat pembuka 2019 yang saya ucapkan, “Pelbagai cabaran dan cobaan telah, sedang, dan akan kita hadapi sebagai bangsa besar di dunia sampai setakat ini. Kita patut bersyukur karena sanggup dan terbukti cukup kuat bertahan sampai sekarang.” Padahal, begitu hebatnya terpaan budaya global, lebih-lebih yang  negatif, sengaja diserbukan ke arah kita akhir-akhir ini dengan daya koyaknya yang sangat mengerikan. Dampak dari budaya global yang negatif itu, antara lain, demikian deras dan kerasnya pelbagai isu disulutkan, termasuk masalah ideologi negara. Kita sadari atau tidak, kesemuanya itu sengaja disebarkan dan dikerahkan oleh kekuatan global untuk memecah belah dan, bahkan, menghancurkan kita sebagai bangsa demi keuntungan mereka.

Dalam sejarah perjalanan bangsa kita, serangan serupa memang tak mengenal kata berhenti dengan tensinya yang berfluktuasi dari masa ke masa. Ini bermakna kekuatan di sebalik angkara murka itu terus berupaya melancarkan serangannya sampai matlamat mereka tercapai. Kewaspadaan kita memang mustahak ditingkatkan untuk menghadapi “permainan” yang semakin canggih daya terjangnya serta cenderung bervariasi pula taktik dan strateginya.    

Kenyataan itu mewajibkan kita sebagai bangsa untuk senantiasa berintrospeksi diri. Masih banyak perkara yang mesti dan wajib diurus dan diluruskan agar keutuhan dan kekokohan kita sebagai bangsa yang besar dan kuat tetap menyerlah. Ianya tak boleh hanya ada dalam slogan dan ungkapan sekadar untuk membesar-besarkan hati rakyat. Ianya harus terwujud secara nyata senyata-nyatanya. Itulah tugas utama para pemimpin dari peringkat yang paling bawah sampai dengan yang paling atas yang harus direalisasikan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh rakyat. Jangan pernah dikhianati amanah tersebut.

Bagi rakyat, janganlah diragukan, “Kalau sungguh bagai dikata, nyawa dan badan akan diserahkan.” Kenyataan itu telah dibuktikan oleh rakyat negeri ini jauh sebelum kita bersepakat untuk mendirikan sebuah negara modern di nusantara ini. Kekuatan rakyat yang mendapat inayah Allah-lah yang melepaskan kita dari belenggu penjajahan bangsa asing. Bersamaan dengan itu, dengan bangga kita mendirikan negara modern, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan kesepakatan dan perjuangan seluruh anak bangsa.

Siapa pun kita yang hidup pada hari ini, sekecil apa pun peruntungan kita hari ini, apatah lagi yang beruntung besar sampai segini, hendaklah menyematkan di hati dan lebih-lebih mengamalkan dalam perbuatan dan perilaku yang diamanatkan oleh Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji rahimahullah, Pasal yang Kesebelas, bait 1.

Hendaklah berjasa

Kepada yang sebangsa

Inilah di antara penyelamat dan pengokoh kita sebagai bangsa yang memang patut  disyukuri. Tentu yang paling utama adalah inayah Allah, pertolongan dan pelindungan Tuhan Yang Maha Esa, yang kita yakini benar sesuai dengan sila pertama Pancasila, dasar negara kita. Bersamaan dengan itu, walaupun secara kualitatif  terkesan mengalami pasang-surut, utamanya karena ketakacuhan memeliharanya dan terpaan budaya global negatif yang cenderung begitu menggoda, ternyata masih begitu bersebatinya nilai-nilai budaya dan tamadun kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai budaya yang terala (luhur dan ranggi) itu, sedikit atau banyak, masih kita jadikan pedoman dalam pelbagai bidang kehidupan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai pribadi, masyarakat, maupun bangsa. Hal itu bermakna bahwa masih ada rasa setia-budaya, yang memang sangat mustahak perannya, di dalam diri kita meskipun berfluktuasi kuantitas dan kualitasnya bagi setiap orang dan atau kelompok, kecil ataupun besar.  

Dengan tetap setia terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa sendiri, kita—sedikit atau banyak—dapat menangkis penetrasi budaya asing yang negatif, yang tak padan, tak serasi, tak selaras, dan tak cocok dengan budaya dan peradaban kita, yang terpaan dan pengaruhnya semakin kuat dan canggih setakat ini. Kesetiaan kepada nilai-nilai budaya bangsa sendirilah yang memungkinkan kita tetap kokoh berdiri sebagai bangsa sehingga jati diri dan karakter kita sebagai bangsa yang merdeka dapat terus dipertahankan. Pada gilirannya, eksistensi kita sebagai bangsa yang besar di dunia ini tetap diperhitungkan oleh bangsa mana pun.

Karena sadar sesadar-sadarnya dan yakin seyakin-yakinnya dengan kenyataan itulah, kita di kawasan berbudaya Melayu seperti di Kepulauan Riau, sama halnya dengan saudara-saudara kita di daerah lain dengan budaya daerah masing-masing pula, dengan segala daya wajib berupaya untuk terus mengekalkan, membina, mengembang, dan memajukan budaya kita sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional. Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu memang wajib untuk mengambil berat atau menaruh perhatian yang sungguh-sungguh akan kewajiban mengekalkan, membina, mengembangkan, dan memajukan budaya Melayu sebagai warisan penting budaya nasional dan dunia agar ianya tetap kekal dan maju pesat ke depan ini.

Bersamaan dengan itu, kita harus terus berupaya sekuat dapat agar budaya Melayu yang kaya akan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia dapat menjadi amalan masyarakat sehingga anak bangsa kita di kawasan ini tak hanya dapat bertumbuh dan berkembang sebagai insan yang cerdas komprehensif dan kompetitif, tetapi juga maju dengan karakter dan budi pekerti luhur lagi elok perilakunya.

Elok negeri berlimpah rezeki

Elok puak berlaku bijak

Elok kaum namanya harum

Elok bangsa berbudi bahasa

Itulah kearifan yang diturunkan oleh nenek-moyang kita orang Melayu secara turun-temurun. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab kita untuk mempertahankan dan mengembangkannya secara terus-menerus generasi demi generasi. Kesemuanya  itu menjadi tugas terwaris bagi kita tak kira apa pun profesi dan jabatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai budaya dan tamadun itu serta lebih-lebih memberikan ketauladanan kepada generasi muda yang berpikiran maju, berarti kita telah melaksanakan tanggung jawab terbesar yang memang diamanahkan oleh para pendahulu sehingga martabat dan marwah kita sebagai bangsa tetap terjaga. Pada gilirannya, kita akan disegani oleh bangsa lain dalam persaingan dalam era globalisasi ini.

Dengan alasan penyelamatan, pengembangan, dan pemajuan bangsalah, apa pun dan berapa pun besarnya cabaran (tantangan) wajib kita hadapi. Perjuangan menyelamatkan dan memajukan budaya bangsa untuk menyelamatkan keberadaan jati diri dan karakter bangsa harus kita laksanakan dengan sepenuh hati, bertanggung jawab, dan ikhlas. Sejarah membuktikan bahwa kita dapat tetap eksis sebagai bangsa karena kesetiaan kita terhadap budaya dan tamadun sendiri walaupun kita tak pernah menolak budaya asing yang positif dalam mengembangkan dan memajukan budaya dan peradaban kita.

Pembinaan dan pengembangan kebudayaan di kawasan ini seyogianya harus betul-betul dapat membangkitkan roh dan semangat (ber-)budaya Melayu dalam bingkai budaya nasional Indonesia. Hal itu penting karena kita tak hendak, dan memang tak boleh, terjebak pada aktivitas yang hanya itu ke itu saja, dan cenderung bersifat seremonial belaka, yang dampaknya dilupakan begitu sesebuah pertunjukan selesai dilaksanakan. Kalau demikian yang terjadi, upaya kita tak ubahnya seperti dibidalkan orang tua-tua, “Bagai mencurahkan air di daun keladi” atau “Bagai menabur garam di laut.” Tak berkesan dan tentu tak membawa faedah, yang semestinya kita malu jika hanya sekadar itu yang dikerjakan. Macam tak ada kerja lain, macam tak ada orang lain!

Dari upaya pengembangan, pembinaan, dan pemajuan kebudayaan, kita harapkan akan bermekaran anak bangsa—Generasi Pejuang Kemajuan Bangsa—yang bangga dan sangat mencintai budaya dan tamadun bangsanya. Pada saat yang sama mereka menjadikan nilai-nilai luhur budaya bangsanya sebagai pakaian utama dan pedoman hidupnya sehari-hari dan terus diperjuangkannya demi kemajuan bangsa yang dicintainya. Jika upaya itu dapat kita lakukan, nescaya kita telah berhasil membangun anak bangsa yang berjati diri, berpikiran maju, dan patriotik. Pada gilirannya, anak bangsa kita akan mampu bersaing—tak sekadar siap—dengan bangsa mana pun di dunia ini.

Lebih daripada itu, mereka tak akan mudah goyah ataupun goyang oleh terpakaan angkara murka, dalam wujud apa pun dan dari mana pun datangnya. “Musuh tak perlu dicari, tetapi jikalau datang, berpantang ia untuk ditolak!” Pasalnya, dayus hukumnya sebuah bangsa yang merdeka mengikuti telunjuk bangsa lain. Oleh sebab itu, jika berani datang juga si angkara murka, mereka harus melangkahi mayat anak negeri terlebih dahulu, bukan si penjual diri dan atau negeri. Semangat itu yang mesti tertanam dalam diri setiap anak bangsa yang menghayati nilai-nilai mulia budaya dan tamadun bangsanya.

Hal itu perlu dipahami, dihayati, dan diarifi karena tak ada bangsa yang tumbuh menjadi besar, kuat, dan tangguh dengan hanya sekadar mengadopsi budaya bangsa lain belaka, betapapun canggih dan hebatnya budaya bangsa yang diadopsi atau dan ditiru itu. Kehebatan dan kecanggihan sesuatu budaya hanya cocok, serasi, dan padan bagi bangsa itu sendiri. Budaya Barat, misalnya, walau setakat ini nyaris memengaruhi budaya bangsa mana pun di dunia, tetaplah hanya terbaik bagi bangsa Barat, tidak bagi bangsa kita atau bangsa lain. Begitu pula budaya Tiongkok, Jepang, Korea, dan sebagainya hanya terbaik untuk bangsa mereka masing-masing, tetapi tidak untuk bangsa Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki keunggulan budaya dan peradabannya sendiri. Kita memiliki puncak-puncak kebudayaan daerah, yang memang hebat dan unggul, yang nescaya mampu membawa bangsa ini menjadi, tak hanya setakat bangsa besar, tetapi lebih-lebih maju bersama bangsa-bangsa sedunia.

Karena apa? Budaya—terutama nilai-nilainya—bertumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai dan cara pandang yang dianggap benar oleh sesuatu bangsa dalam perjalanan sejarah bangsa yang bersangkutan. Jadi, budaya yang paling tepat dan paling canggih bagi bangsa Indonesia adalah budaya Indonesia! Pasalnya, kita hidup dan dihidupkan oleh budaya yang diwariskan oleh nenek-moyang kita itu sejak zaman-berzaman. Dan, jangan pernah meremehkan itu. Jangan pernah berniat apatah lagi bertindak “durhaka” terhadap budaya dan tamadun sendiri. Jika pendurhakaan itu terjadi, akan buruk padahnya!

Saya sangat percaya bahwa generasi yang percaya-diri terhadap budayanya sendirilah yang memiliki kualitas kultural yang sesungguhnya. Pada gilirannya, generasi seperti itulah yang mau dan mampu membela marwah bangsa dan negaranya dengan sepenuh hati. Dari generasi seperti itulah, nama Indonesia akan tetap harum semerbak ke depan ini. Dan, kita sadar bahwa kita memang harus menyiapkan masa depan dan laluan kreativitas yang lebih baik bagi generasi muda kita karena merekalah yang akan meneruskan kita dalam membangun dan memajukan bangsa kita ke depan ini.

Kenyataan itu mewajibkan pengembangan, pembinaan, dan pemajuan kebudayaan di kalangan generasi muda kita merupakan prioritas yang harus diutamakan. Upaya serupa itu harus lebih kuat digesa setakat ini karena masyarakat dunia, termasuk bangsa kita, tengah dilanda wabah degradasi moral dan kultural sedemikian parahnya sehingga hal itu memengaruhi semua aspek kehidupan. Syahwat kemaruk semakin merajalela di dunia setakat ini sehingga tak memedulikan tamadun manusia.

Kita sangat menyadari bahwa kebudayaan merupakan hasil pendidikan. Dengan demikian, upaya menyemai, menanam, dan menumbuhmekarkan rasa setia-budaya di kalangan generasi muda kita harus lebih intensif dilakukan melalui kegiatan kependidikan. Dalam konteks kependidikan yang dimaksudkan taklah melulu pendidikan formal saja, tetapi secara sinergis dilakukan melalui pendidikan informal di rumah tangga dan pendidikan nonformal di dalam masyarakat. Ada hal yang sangat peka (sensitif) untuk mencapai matlamat pendidikan budaya bagi mewujudkan rasa setia-budaya itu. Dalam hal ini, semua orang, terutama mereka yang disebut orang dewasa, lebih-lebih para pemimpin dalam setiap tataran masyarakat, harus mampu menjadi suri-tauladan yang baik. Dalam era sekarang, itulah cabaran terbesar sekaligus terberatnya.     

Berdasarkan pemikiran itulah, kita berharap pelbagai kegiatan kebudayaan atau lebih tepatnya tamadun di kawasan ini dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya pengekalan, pembinaan, dan pengembangan nilai-nilai budaya Melayu. Hal itu bermakna kita harus menghindarkan diri dari pasung seremonial dan pencitraan belaka, apa pun matlamat dari pencitraan itu. Kegiatan membangun tamadun itu seyogianya dapat menemukan nilai-nilai terala (luhur) budaya Melayu yang relevan untuk dikembangkan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang multikultural seperti yang pernah diperankannya pada masa lalu. Dengan demikian, nilai-nilai luhur tamadun Melayu tak hanya terpakai bagi orang Melayu, tetapi juga diharapkan bermanfaat bagi orang lain secara nasional, bahkan bagi bangsa lain dalam pergaulan antarabangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memberi, bukan bangsa yang sekadar menerima.

Apa pun kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan mestilah memberikan peluang bagi generasi muda kita untuk mengapresiasi nilai-nilai terala yang terkandung di dalam unsur budaya itu. Sebagai ilustrasi, sebutlah suatu kota di daerah ini melaksanakan tamasya, perhelatan, atau apa pun namanya yang dihubungkan dengan kesenian tradisional atau apa sajalah perhelatan budayanya. Kegiatan serupa itu tak seharusnya sekadar mengejar matlamat untuk membuktikan bahwa kesenian tradisional itu pernah jaya dan masih ada di daerah itu. Generasi muda kita harus dilibatkan secara aktif dalam kegiatan itu, terutama sebagai pelaku kegiatan atau sekurang-kurangnya sebagai pemerhati yang aktif.

Tentulah mereka harus dibimbing untuk menemukan nilai-nilai luhur di dalam kesenian itu. Dengan demikian, arahan dari para pembimbing sangat menentukan manfaat yang akan diperoleh. Jika aktivitas serupa itu menjadi kebiasaan, cepat atau lambat, rasa setia-budaya akan meresap ke dalam hati sanubari generasi muda kita. Dalam keadaan serupa itu upaya penyelamatan dan pemajuan bangsa dapat direalisasikan.

Memang tak terlalu mudah untuk mencapai matlamat luhur menciptakan generasi yang setia-budaya dalam era globalisasi ini. Buktinya, banyak negara yang menuai kegagalan, termasuk negara-negara adidaya dan adikuasa, yang dihantui oleh semakin merosotnya moral generasi muda. Akan tetapi, bukan berarti upaya itu tak dapat dilakukan, apatah lagi di negara kita yang masyarakatnya belum betul-betul tercabut dari akar budayanya. Kuncinya adalah memang ada upaya nyata yang terencana, terarah, dan terselenggara dengan baik secara terus-menerus.

Untuk mencapai matlamat itu, kita memerlukan tokoh yang benar-benar dapat ditauladani oleh generasi muda. Ketauladanannya tersimpul pada titik penentu: satunya perkataan dengan perbuatan. Itu saja sebetulnya, tak perlu dibuat rumit bangat jika niat telah diluruskan. Memang, pada masa kini sesiapa pun yang bersedia memperjuangkannya akan berhadapan dengan banyak sekali cabaran. Akan tetapi, justeru itulah hakikatnya sebuah perjuangan. Apatah lagi, perjuangan mulia untuk memajukan dan menyelamatkan bangsa. Semoga kesemuanya itu menjadi agenda hidup kita pada 2019 ini.***

Aturan Nobat Kerajaan Lingga dan Riau Tahun 1858

0
Alat-alat musik “nobat lama” peninggalan Kerajaan Lingga-Riau ketika masih disimpan di salah Rumah Sotoh dalam kompleks Mesjid Pulau Penyengat sekitar awal tahun 1970. Kini peralatan musik “nobat lama” kerajaan Riau-Lingga ada dalam simpanan eks Museum Kandil Riau di Tanjungpinang. (foto: dok. aswandi syahri)

Alat musik nobat adalah instrumen yang penting diantara sejumlah alat kebesaran kerajaan Lingga-Riau ketika masih berpusat di Daik-Lingga pada masa lalu.  Sultan Lingga-Riau sah memerintah apabila telah dinobatkan atau dipukulkan alat musik diraja ini.

‘Nobat Lama’ dan ‘Nobat  Baru’

Akar tradisi penggunaan nobat yang pernah ada di Kerajaan Lingg-Riau dapat ditelusri hingga ke masa-masa Kerajaan Bintan. Dari kerajaan Bintan lah nobat tersebar dan berkembang menjadi bagian dari peralatan yang sangat penting dalam kumpulan alat-alat kebesaran diraja @ regalia raja-raja Melayu di Semenanjung Melaka, Kepulauan Riau-Lingga, Pasai, Brunai, dan Patani. Alat musik diraja ini hanya dimainkan dalam istiadat pertabalan serta istiadat khusus lainnya oleh sekelompok pemain alat musik diraja yang disebut Orang Kalur @ Orang Kalau, atas perintah raja

Instrumen utama dalam sekumpulan peralatan musik nobat adalah alat musik perkusi berupa gendang gendang, alat musik tiup. Komposisi peralatan musik nobat diraja Kerajaan Lingga-Riau terdiri dari gendang Nekara, dan gendang panjang yang disebut Gendang Nobat dengan dua permukaan pukul. Adapun alat tiupnya terdiri dari serunai, nafiri, dan bangsi. Khususalat musik bangsi, ianya terbuat dari gading gajah. Menurut salah satu manuskrip tentang musik nobat diaraja Lingga-Riau yang dikemukan pada bagian selanjutnya, alat-alat musik tiup ini dilengkapi pula dengan beberapa alat musik perkusi yang disebut kopak-kopak dan ceracap.

Sepanjang sejarahnya, kerajaan Lingga-Riau mempunyai dua set alat musik nobat.  yang Kelompok yag pertama dapatlah disebut sebagai alat musik “nobat lama” kerajanan Riau-Lingga dan diyakini sebagai salah satu alat musik nobat tertua di Alam Melayu.

Selain terdiri dari beberapa instrumen utama seperti disebutkan diatas, ‘nobat lama’ Kerajaan Lingga-Riau yang kini masih ada dalam simpanan eks Museum Kandil Riau di Tanjungpinang, dilengkapi pula dengan beberapa buah gong yang diyakini sebagai bagian dari gong nobat kerajaan Melaka oleh Mubin Sheppard. Namun tidak terdapat sebarang informasi tentang punggunaan gong dalam nobat Lingga-Riau di masa lalu.

Kelompok kedua nobat Lingga-Riau adalah satu set “nobat baru” yang terdiri dari dua buah gendang nobat, sebuah nekara yang baluh-nya terbuat dari bahan perak. Gendang ini dilengkapi pula dengan sebuah nafiri, dan sebuah serunai yang juga dari terbuat dari perak.

“Nobat baru” ini dibuat tiga tahun setelah Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II mangkat, pada tahun 1883, untuk dipergunakan dalam istiadat pertabalan Sultan Amdulrahman Mu’azamsyah ibni Yang Dipertuan Muda Riau Raja Muhamad Yusuf yang ditabalkan sebagai Sultan Riau-Lingga, di Pulau Penyengat, pada bulan Februari 1885.

Kini “nobat baru” Kerajaan Lingga-Riau ini, telah menjadi salah satu regalia kerajaan Terengganu. Mengapa “nobat baru” ini kini menjadi bagian dari regalia atau alat kebesaran kerajaan Terengganu? Ada sebab historisnya, dan hal ini akan saya jelaskan pada kesempatan lain. Namun yang pasti, nobat  inilah yang dipergunakan dalam istiadat pertabalan Yang Dipertuan Agung Malaysia ke-13, Tuanku Mizan Zainal Abidin yang berasal dari Kerajaan Negeri Terangganu, pada tahun 26 April 2007.

Pertabalan Yang Dipertuan Agung Malaysia ke-13, Musik Nobat Baru mengiringi klip ini

Aturan Nobat Lingga-Riau

            Sejauh ini, hanya terdapat dua manuskrip yang berisikan catatan  dan informasi perihal alat musik nobat diraja peninggalan Kerajaan Lingga-Riau serta daerah takluknya: lengkap dengan tata cara penggunaannya sejak 1722 hingga tahun-tahun menjelang berakhirnya kerajaan bersejarah itu pada 1911.

            Manuskrip ‘pertama’ adalah sebuah salinan yang dibuat oleh Khalid Hitam bin Hasan @ Raja Khalid Hitam, ‘Kepala Arsip’ Kerajaan Lingga-Riau di Pulau Penyengat, pada 18 Syawal 1313 Hijriah bersamaan dengan 23 Maret 1895. Judul lengkap manuskrip pertama itu adalah, “Aturan Gendang Nobat Pada Zaman Sultan”, dengan tambahan penjelasan, “Aturan ini Terus Dari Mulau-Mula Berdiri Kerajaan Riau Hingga Waktu ini Berjalan Juga Sannah 1313 (1895)”.

Oleh Khalid Hitam bin Hasan yang berpangkat Bentara Kiri dan sekaligus ‘Kepada Arsip’ kerajaan Lingga-Riau, salinan manuskrip ini dihimpunkan dalam kitab himpunan salinan arsip Kerajaan Lingg-Riau yang judul lengkapnya adalah, Hazal Kitab Tsamarat al-Mathlub fi-Anuar-al-Qulub Terhias Didalamnya Beberapa Kontrak Perjanjian Antara Dengan Gabernemen Holanda dan Beberapa Surat-Surat Kerajaan Yang Layak Dihimpunkan Dengan Dia.

Isi ‘manuskrip pertama’ yang terdiri dari delapan halaman ini sesungguhnya telah dikenal di kalangan pengkaji sejarah Kerajaan Lingga-Riau, karena menjadi bagian dari isi Kitab Tsamarat al-Mathlub fi-Anuar-al-Qulub koleksi Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Malaysia hasil alih aksara oleh A. Samad Ahmad, yang diterbitkan dengan judul Kerajaan Johor-Riau oleh Dewan Bahasa dan Bahasa, Malaysia.

Manuskrip aturan memukul alat musik nobat Kerajaan Lingga-Riau yang diatur oleh Sultan Sulaiman Barul Alamsyah al-Marhum Besar di Daik-Lingga pada ahun 1858. Manuskrip ini ditemukan di Daik-Lingga. (foto: dok. aswandi syahri)

            Sedangkan  “naskah yang kedua”, ditemukan dalam kumpulan arsip dan manuskrip simpanan keluarga Datuk Laksamana dan Datuk Kaya di Daik-Lingga. Judul lengkapnya adalah, “Peri Kenyataan Memukul Nobat Yang Diaturkan oleh al-Marhum Besar al-Sultan Sulaiman Barul Alamsyah Kerajaan Lingga dan Riau Dengan Takluknya. Penulisnya tidak diketahui. Manuskrip ditulis pada satu halaman sebuah buku folio bergaris yang mengandungi beberapa salinan dokumen dan bahan lainnya. “Manuskrip pertama” yang sebelumnya tidak dikenal ini, saya temukan dalam penelitian di Daik-Lingga pada bulan Februari 2006.

“Manuskrip kedua” ini jauh lbih pendek dan ringkas dibandingkan dengan “manuskrip pertama’ yang terdiri dari delapan halaman. Namun demikian esensinya sama, dan saling melengkapi.

            Kedua manuskrip ini tampaknya disalin dari sebuah manuskrip yang berisikan petunjuk dan aturan menggunakan dan penggunaan Nobat bersempena pengangkatan seorang bernama Haji Ismail sebagai pemimpin orkes nobat diraja Lingga-Riau di Daik-Lingga. Karena jabatannya itu, Haji Ismail  (yang  dalam orkes nobat diraja itu bertugas sebagai Penghulu gendang-gendang peningkah kanan) diberi pula ‘gelar kebesaran’ Pengulu Lela Sangguna.

Dalam “manuskrip pertama” disebutkan bahwa aturan memukul nobat tersebut dijunjungkan (dititahkan atau diperintahkan) kepada Haji Ismail sebagai kepala memerintah pada pekerjaan nobat diraja Lingga-Riau.

Lebih jauh tentang Haji Ismail dan kaitannya dengan aturan penggunaan nobat diraja Lingga-Riau sebagaimana diatur sejak Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah Marhum Besar, sekitar setahun setelah penabalannya sebagai Sultan Lingga-Riau (1857-1853), dinukilkan pada bagian awal “manuskrip pertama” sebagai berikut:

Pada 25 hari bulan Sya’ban, hari Selasa tahun 1274 sanah (10 April 1858) , dewasa itulah kita Engku Selangor memberi sabda kepada Ismail, yaitu penghulu gendang nobat yang telah dikurniakan oleh Sri Paduka Bagianda Yang Maha Mulia Sri Paduka Yang Dipertuan Besar al Sultan Kerajaan Lingga dan Riau serta daerah takluknya sekalian. Digelar nama atas Ismail itu Lela Sangguna. Maka ialah memegang gendang nobat itu pada masa berdiri kerajaan baginda itu.”

“manuskrip pertama”, yang isinya lebih panjang, diawali dengan penegasan bahwa aturan nobat yang dutuliskan ini sebagai “Aturan yang tiada boleh sekali-kali berubah dan ditambah-tambah,” dan dua pasal tentang kewajiban yang harus dilakukan beserta sangsinya bagi siapa saja yang melanggar aturan ketika mendengar awal nobat berbunyi yang ditandai dengan tiupan nafiri (sejenis terompet panjang).

Selanjutnya diukuti pula dengan bagian yang pertama, yang berisikan penggal pertama hingga ketiga. Bagian ini dilanjutkan dengan  penjelasan dalam bagian kedua yang disebut “pintu” (bukan “penentu” seperti alih akasara a. Samad Ahmad) yang berisikan ragam aturan lagu nobat.

Seluruh isi “manuskrip pertama ini” diakhiri dengan sebuah “pintu” ketiga yang berisikan sembilan pasal dengan penjelasan panjang lepabar  perihal adab memukul nobat dan waktu yang patut untuk memukulnya.

Dilain pihak, secara garis besar “manuskrip kedua” yang isinya lebih pendek, berisikan tiga bagian sebagai berikut: Bagian pertama, berisikan empat pasal yang menjelaskan secara ringkas adab dan posisi pemain alat musik nobat Lingga-Riau ketika memainkan orkestra diraja itu dalam sebuah istiadat di istana; Bagian tentang aturan ketika hendak memulai memukul nobat diraja Lingga-Riau; dan Bagian ketiga yang berisikan penjelasan singkat tentang lagu-lagu nobat istana Lingga-Riau.

Sebagai ilustrasi, pada bagian kedua yang berisikan bagaimana adab memulai memukul nobat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal aturan hendak memukul nobat. Terlebih dahulu Lela Sang Guna memberi semboyan kepada segala mereka, yaitu  hendak lah dipalunya gendang peningkah itu dengan tiga kali palu sebagaimana palu mendamak. Kemudian berhenti sekali manakala telah sampailah had hendak memukul itu, baharulah Lela Perkasa meniup nafiri  tiga kali. Kemudian disambut damak nekara tiga. Kemudian disambut peningkah tiga kali. Kemudian barulah gemuruhnya. Kemudian…lagu yang dikehedakkan adanya. Dan tatkala berbunyi nobat inilah, tiada boleh mereka lalu lala-lalang pada kawasannya. Jikalau ada memperbuatnya lalu-lalang, kenalah hukum anam suku duit, tiada lebih adanya”.

Dari Hulu Riau ke Negeri Selangor

0

PADA 27—29 Desember 2018—di pengujung tahun ini—Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima kunjungan muhibah Orang Besar-Besar Daerah Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Sambutan secara resmi langsung dipimpin oleh Gubernur Kepulauan Riau, Dato’ Seri Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si. di kediaman resmi beliau, Gedung Daerah yang bersejarah itu, pada Jumat malam, 28 Desember 2018. Bagaimanakah sebenarnya perhubungan antara Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, dan Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan, Malaysia?

Jemala kali ini memerikan perhubungan kedua negeri yang berbeda negara itu dalam rentang waktu yang panjang dengan pemerian serbaringkas. Tulisan ini memang didedikasikan untuk menyambut kunjungan muhibah para tamu dari negeri jiran itu dalam suasana hati yang bahagia.

Negeri yang sekarang bernama Provinsi Kepulauan Riau, bersama-sama dengan Johor dan Pahang di Semenanjung Malaysia serta Singapura, dahulu bernama Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang atau biasa juga disebut orang Kerajaan Johor-Riau atau Kerajaan Riau-Johor. Penyebutan Johor-Riau atau Riau-Johor tergantung pada tempat pusat Kerajaan Riau-Johor berada.

Ketika pusat kerajaan berada di Johor Lama, nama kerajaan ini disebut Kerajaan Johor-Riau. Manakala ketika pusat pemerintahannya dipindahkan ke Hulu Riau (Tanjungpinang) dan selanjutnya ke Daik-Lingga, kerajaan ini disebut Kerajaan Riau-Johor. Karena suatu masa dulu wilayahnya juga meliputi Singapura dan Pahang dan daerah takluknya, maka secara lengkap nama kerajaan ini biasa juga disebut Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang atau Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga.

            Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang didirikan oleh putra Sultan Mahmud Syah I (Sultan Mahmud Melaka), yaitu Sultan Alauddin Riayat Syah II, pada 1528 setelah kejatuhan Kerajaan Melaka. Mula-mula pusat kesultanan ini berada di Johor Lama.

            Setelah Batu Sawar di Johor Lama, yang menjadi pusat Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga kala itu, diserang oleh Jambi pada 1673, maka pada 1678 pusat pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang dipindahkan ke Hulu Riau (Tanjungpinang sekarang). Sebelum itu, atas titah Sultan, sejak 1673 Hulu Riau memang telah dibuka oleh Laksemana Tun Abdul Jamil sebagai pelabuhan bebas dan bandar pusat pemerintahan yang baru. Hulu Riau sebagai bandar baru itu telah sangat maju pada 1678. Selepas itu, masih ada sekurang-kurangnya dua kali lagi perpindahan pusat kerajaan ini antara Hulu Riau (Tanjungpinang) dan Johor Lama, secara berganti-gantian, sampai dengan 1787.

Selanjutnya, setelah menang dalam peperangan melawan Belanda di Tanjungpinang pada 13 Mei 1787, Duli Yang Amat Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Mahmud Riayat Syah (Sultan ke-15 Riau-Lingga-Johor-Pahang) memindahkan pusat kerajaan ini ke Daik, Lingga, pada 24 Juli 1787. Semenjak itu, dikenal pula nama kerajaan ini Kesultanan Lingga-Riau-Johor-Pahang karena pusatnya berada di Daik, Lingga. Walaupun begitu, nama Kerajaan Johor-Riau atau Riau-Johor masih biasa juga disebut orang.

            Berkat perjuangan yang gigih melawan Belanda dengan strategi Perang Gerilya Laut selama lebih kurang delapan tahun yang dipimpin oleh Duli Yang Amat Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah, Kesultanan Lingga-Riau-Johor-Pahang bebas atau merdeka dari kuasa asing pada 15 Mei 1795. Pengakuan Belanda ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Belanda di Batavia. Pengakuan yang sama juga dilakukan oleh Inggris yang ditandatangani oleh perwakilan Inggris di Melaka atas nama Raja Inggris. Atas jasa dan perjuangan Baginda yang luar biasa itu, Allahyarham Sultan Mahmud Riayat Syah telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Gerilya Laut Republik Indonesia bersempena Peringatan Hari Pahlawan 2017 tahun lalu. Gelar Pahlawan Nasional itu telah menambah jumlah Pahlawan Nasional menjadi tiga orang yang telah dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau, setelah Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji.

Anehnya, Belanda dan Inggris kemudian bersekongkol melanggar perjanjian yang mereka buat setelah Duli Yang Amat Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah mangkat. Dan, pada 1824 kedua kuasa asing itu membuat perjanjian sesama mereka yang dikenal dengan Traktat London atau Perjanjian London. Dengan adanya perjanjian antara kedua bangsa penjajah itu, Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang dibelah bagi atau dipecah dua oleh mereka. Johor, Pahang, dan Singapura di Semenanjung mereka tetapkan sebagai wilayah kekuasaan Inggris. Manakala Riau-Lingga dan daerah takluknya di Kepulauan Riau dan sekitarnya berada di bawah pengawasan Belanda. Sejak itu, Kepulauan Riau dikenal dengan sebutan Kesultanan Riau-Lingga atau Kesultanan Lingga-Riau saja lagi. Pada 1900 oleh Duli Yang Amat Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Abdul Rahman Muazzam Syah II, pusat Kesultanan Riau-Lingga dipindahkan ke Pulau Penyengat Indera Sakti dari kedudukan sebelumnya di Bandar Daik, Lingga.

            Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kesultanan Riau-Lingga bergabung dengan NKRI. Mula-mula daerah ini tergabung ke dalam Provinsi Sumatera Tengah, selanjutnya menjadi bagian dari Provinsi Riau. Sejak 24 September 2002, Kepulauan Riau menjadi provinsi sendiri, terpisah dari Riau Daratan, dengan nama resmi Provinsi Kepulauan Riau dan ibukotanya berada di Tanjungpinang. Memang, Tanjungpinang telah menjadi ibukota provinsi—mengulang statusnya ketika Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang berpusat di Hulu Riau—tatkala awal terbentuknya Provinsi Riau. Dengan pertimbangan tertentu kala itu, kemudian ibukota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru di Riau Daratan.

Lalu, bagaimanakah perhubungan Kepulauan Riau dengan Kerajaan Selangor? Kepulauan Riau dan Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan merupakan dua negeri yang memiliki hubungan yang amat istimewa. Selain semenjak lama telah terjadi perhubungan di antara kedua-dua kerajaan negeri ini, para pemimpin Kesultan Riau-Lingga sejak abad ke-18 (Sultan dan Yang Dipertuan Muda) dan Sultan-Sultan Selangor Darul Ehsan merupakan keturunan yang sama.

            Semenjak 1722 Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang memiliki pemimpin satu tingkat di bawah Sultan, yakni Yang Dipertuan Muda, yang berasal dari keturunan Bugis melalui serangkaian peristiwa bersejarah, di samping Sultan sebagai Yang Dipertuan Besar. Setelah Allahyarham Seri Paduka Yang Mulia Daeng Marewah sebagai Yang Dipertuan Muda I (1722—1729) mangkat, yang menggantikan Baginda adalah Allahyarham Seri Paduka Yang Mulia Yang Dipertuan Muda II Daeng Celak (1728—1745).

            Seri Paduka Yang Mulia Yang Dipertuan Muda II Daeng Celak, yang keturunan Bugis, dan istri Baginda, yakni Tengku Mandak binti Allahyarham Seri Paduka Baginda Yang Amat Mulia Yang Dipertuan Besar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV, yang keturunan Melayu, melahirkan para pemimpin yang menerajui Kesultanan Riau-Lingga dan Kerajaan Selangor  Darul Ehsan selanjutnya. Dua orang putra Seri Paduka Yang Mulia Yang Dipertuan Muda Daeng Celak masing-masing menjadi Seri Paduka Yang Mulia Yang Dipertuan Muda di Kesultanan Riau-Lingga dan Duli Yang Teramat Mulia Sultan Selangor Darul Ehsan.

            Allahyarham Seri Paduka Yang Mulia Raja Haji Fisabilillah ibni Allahyarham Seri Paduka Yang Mulia Yang Dipertuan Muda II Daeng Celak menjadi Seri Paduka Yang Mulia Yang Dipertuan Muda IV Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang (1777—1784). Selanjutnya, kecuali diselingi oleh Seri Paduka Yang Mulia Yang Dipertuan Muda V Raja Ali, semua Yang Dipertuan Muda Riau-Lingga sampai kepada Allahyarham Seri Paduka Yang Mulia Yang Dipertuan Muda X Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi adalah keturunan Allahyarham Seri Paduka Yang Mulia Yang Dipertuan Muda II Daeng Celak. Mereka menjadi penguasa kedua dalam tata pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang, yakni satu tingkat di bawah Seri Paduka Baginda Yang Amat Mulia Sultan atau Yang Dipertuan Besar.

            Adapun adinda dari Allahyarham Seri Paduka Yang Mulia Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji Fisabilillah, yakni Allahyarham Duli Yang Teramat Mulia Raja Lumu ibni Allahyarham Seri Paduka Yang Mulia Daeng Celak menjadi Sultan I Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan (1743—1766). Dalam hal ini, sama dengan Allahyarham Seri Paduka Yang Mulia Raja Haji Fisabilillah, Allahyarham Duli Yang Teramat Mulia Sultan Selangor Raja Lumu juga diputerakan (dilahirkan) di Hulu Sungai Riau (Tanjungpinang sekarang). Keturunan Duli Yang Teramat Mulia Raja Lumu-lah yang menjadi Sultan Selangor sampai keturunan yang ke-10 sekarang.

            Tambahan lagi, Allahyarham Seri Paduka Baginda Yang Amat Mulia Yang Dipertuan Besar XV Riau-Lingga-Johor-Pahang Sultan Mahmud Riayat Syah (Sultan Mahmud Syah III, 1761—1812) adalah putra Allahyarham Seri Paduka Baginda Yang Amat Mulia Yang Dipertuan Besar XIII Sultan Abdul Jalil Muazam Syah (1761) dan permaisuri Baginda Allahyarhamah Tengku Putih binti Allahyarham Seri Paduka Yang Mulia Daeng Celak. Hal itu bermakna selain menjadi cucu Seri Paduka Baginda Yang Amat Mulia Sultan Abdul Jalil Muazam Syah, Seri Paduka Baginda Yang Amat Mulia Sultan Mahmud Riayat Syah adalah juga cucu dari Seri Paduka Yang Mulia Daeng Celak dari putri (anak perempuan) Baginda.

Dengan demikian, Seri Paduka Yang Amat Mulia Sultan Mahmud Riayat Syah adalah anak saudara (keponakan) Seri Paduka Yang Mulia Raja Haji Fisabilillah dan Duli Yang Teramat Mulia Sultan I Selangor Darul Ehsan Raja Lumu ibni Seri Paduka Yang Mulia Daeng Celak. Keturunan Seri Paduka Baginda Yang Amat Mulia Yang Dipertuan Besar Sultan Mahmud Riayat Syah-lah yang menjadi Sultan Riau-Lingga selanjutnya. Begitulah rapatnya perhubungan darah atau zuriat di antara para pemimpin Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang dan selanjutnya Kesultanan Riau-Lingga (sejak 1824, pasca Perjanjian London) dengan Kerajaan Selangor Darul Ehsan.

            Oleh karena itu, kedua-kedua kerajaan ini telah menjalin perhubungan baik sejak lama sekali. Kedua-dua kerajaan telah bekerja sama dalam menghadapi pelbagai peristiwa suka dan duka. Ketika Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang berperang melawan Belanda pada abad ke-18 dan sebelum itu lagi untuk merebut kembali Kerajaan Melaka, Kerajaan Selangor dan rakyatnya ikut membantu. Begitu pula sebaliknya Kesultanan Riau-Lingga membantu ketika Kerajaan Selangor diserang oleh para penceroboh.         

Berasaskan rangkaian sejarah yang panjang dan perhubungan zuriat itu, ke depan ini diharapkan dapat dilakukan pelbagai kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan dalam pelbagai program pembangunan yang dimungkinkan. Di Kepulauan Riau, Perhimpunan Agung Kesultanan Riau-Lingga tentu dapat membantu mana-mana yang patut semampu-mampunya untuk mencapai matlamat mulia itu.

Begitu pula sangat diharapkan perkekalan perhubungan di antara para zuriat Kesultanan Riau-Lingga dan zuriat Kesultanan Selangor Darul Ehsan dalam upaya memartabatkan tamadun Melayu yang telah diasaskan oleh nenek-moyang zaman dahulu. Untuk itu, boleh dibuat program bersama yang terencana (terancang) dengan baik. Dengan demikian, kedua-dua negeri ini—Provinsi Kepulauan Riau dan Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan—akan berkembang bersama dalam melakukan pelbagai aspek pembangunan menuju matlamat yang sama. Tentulah yang diharapkan menjadi masyarakat dan bangsa Melayu yang maju, jaya, sejahtera, dan madani berasaskan nilai-nilai budaya dan tamadun Melayu yang ranggi dan terala. Tidakkah Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau dan Selangor boleh menjadi kota kembar? Semoga!***

View this post on Instagram

1 Mei 2018 ~ DYMM Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj berkenan berangkat ke Kepulauan Riau, Indonesia bagi menziarah makam-makam Pahlawan Bugis terdahulu. Baginda diiringi DYMM Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Norashikin. DYMM Tuanku berkenan menyelusuri kembali sejarah-sejarah kegemilangan Pahlawan Bugis Lima Bersaudara yang menguasai sebahagian Nusantara suatu ketika dahulu dan menjadi asas kepada keturunan Kesultanan Selangor kini. Antara makam-makam yang diziarahi Baginda di Pulau Bintan dan Pulau Penyengat adalah : 1️⃣Makam Opu Daeng Celak Ibni Opu Daeng Rilaga 2️⃣Makam Opu Daeng Marewah Ibni Opu Daeng Rilaga 3️⃣Makam Raja Haji Fi Sabilillah Ibni Opu Daeng Celak 4️⃣Makam Raja Hamidah (Engku Puteri) 5️⃣Makam Raja Ali Haji Bin Raja Ahmad Rombongan Kerabat Diraja Selangor ini disertai adinda-adinda DYMM Tuanku iaitu YAM Tengku Panglima Besar Selangor Tengku Abdul Samad Shah Alhaj; YAM Tengku Indera Setia Selangor Tengku Ahmad Shah Alhaj dan YAM Tengku Puan Panglima Perlis Tengku Puteri Nor Zehan. Turut serta, Orang-orang Besar Istana yang terdiri daripada YAD Tengku Seri Wangsa Diraja Tengku Dato’ Setia Ramli Alhaj; YDM Engku Maharaja Lela Setia Paduka Dato’ Syed Budriz Putra Jamalullail; YDM Tengku Seri Paduka Shah Bandar Tengku Dato’ Ardy Esfandiari Alhaj; YDM Tengku Seri Perkasa Diraja Tengku Musahiddin Shah dan YDM Engku Panglima Setia Diraja Syed Haizam Hishamuddin Putra Jamalullaill. Hadir sama, Orang Besar Daerah Sepang, YDM Tengku Dato’ Dr. Jamaluddin Tengku Mahmud Shah Alhaj. Doa dan tahlil ringkas dibacakan oleh Timbalan Mufti Selangor, YBhg. Dato’ Dr. Hj. Anhar Opir dan Imam Paduka Tuan, Hj. Mohd Rasid Mahful.

A post shared by SelangorRoyalOfficial (@selangorroyalofficial) on

Kepatutan Gelar Adat

0

DUA perkara yang selalu menarik perhatian publik tentang gelar adat. Pertama, apakah indikator yang digunakan lembaga pemberi gelar sehingga seseorang dianugerahi gelar adat tersebut? Kedua, sesuai dengan makna yang tersirat di dalam gelar itu, patutkah seseorang—sesiapa pun dia—dianugerahi gelar adat itu?

Bersabit dengan kedua perkara itu, senantiasa terjadi perbincangan luas di kalangan masyarakat—kalau tak mau disebut perdebatan pro dan kontra—ketika gelar adat  dianugerahkan kepada seseorang. Oleh sebab itu, kebijaksanaan dan kearifan lembaga pemberi gelar sangat dituntut ketika hendak menetapkan anugerah gelar adat, sama ada si penerimanya ataupun nama gelarnya. Kendatipun, lembaga pemberi gelar (lembaga adat, misalnya) memiliki otoritas untuk melakukannya sesuai dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat adat kepadanya.

          Bersamaan dengan itu, ada dua hal yang perlu dicatat pula berkenaan dengan penganugerahan gelar adat. Pertama, tradisi yang telah berlangsung lama itu masih bertahan sampai setakat ini. Kenyataan itu memang patut disyukuri. Kedua, kearifan itu masih mendapat apresiasi yang cukup luas di kalangan masyarakat adat. Ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat masih menghargai dan membanggakan nilai-nilai terala tamadun bangsanya.      

Dalam budaya dan tamadun kita penganugerahan gelar memang telah lama dikenal. Hal yang sama juga terjadi dalam budaya bangsa-bangsa lain sedunia. Pada zaman kerajaan tradisional nusantara dahulu penganugerahan gelar kenegaraan diberikan oleh sultan atau raja kepada orang yang dinilai patut dan layak. Dasar penilaian adalah bakti atau jasa seseorang, biasanya yang luar biasa, atau gelar itu memang harus disematkan kepada si penerima karena jabatannya di pemerintahan, termasuk sultan, yang mewajibkannya menggunakan gelar tertentu.

Penganugerahan gelar, lazimnya, dilaksanakan pada hari keputeraan (hari ulang tahun) sultan atau raja. Si penerima dianugerahi gelar adat karena bakti atau jasanya yang cemerlang. Kepada sultan atau raja dan orang besar-besar kerajaan, gelar dianugerahkan ketika yang bersangkutan ditabalkan dalam jabatannya. Penganugerahan gelar kehormatan dan kemuliaan itu dilangsungkan dalam upacara kenegaraan.

Tradisi penganugerahan gelar pada peringkat kenegaraan masih berlanjut sampai sekarang di negara kita walaupun Indonesia telah membentuk sebuah negara modern, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di negara kita setiap tahun ada penganugerahan gelar kepahlawanan, tanda jasa, dan tanda kehormatan Republik Indonesia yang diberikan kepada seseorang yang dinilai telah berbakti dan berjasa luar biasa terhadap bangsa dan negara. Penganugerahan itu biasanya langsung diberikan oleh presiden atas nama negara. Untuk gelar Pahlawan Nasional, gelar baru diberikan jika orang yang berjasa luar biasa itu telah wafat.

Pada peringkat daerah penganugerahan gelar seperti itu (gelar kenegaraan) tak pernah dijumpai lagi. Mungkin karena tak ada payung hukum yang mendasarinya sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tak dapat melakukannya. Berbeda halnya dengan Malaysia, misalnya, yang kerajaan negeri (setingkat provinsi) masih memberikan anugerah gelar setiap tahun karena di sana setiap kerajaan negeri memiliki Sultan atau Yang Dipertua Negeri (bagi kerajaan negeri yang tak memiliki sultan seperti Kerajaan Melaka). Pada peringat negara gelar diberikan oleh Yang Dipertuan Agung. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahannya masih meneruskan tradisi seperti kerajaan-kerajaan “tradisional” kita pada masa lalu.

Pada zaman kerajaan tradisional gelar yang diberikan tak disebut gelar adat, tetapi gelar kenegaraan atau kerajaan. Pasalnya, hukum adat memang telah menyatu di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kala kerajaan-kerajaan tak ada lagi di negara kita—dalam arti tak melaksanakan fungsi pemerintahan—barulah muncul istilah gelar adat di peringkat daerah karena penganugerahannya tak lagi dilakukan oleh sultan, tetapi oleh lembaga adat suatu daerah (bukan pemerintah) meneruskan kebiasaan, kelaziman, dan kepatutan yang berlaku pada zaman kerajaan tradisional dahulu.

Dalam perkembangannya memang kesultanan nusantara juga menganugerahkan gelar kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai wujud dari penerusan nilai-nilai budaya yang dikembangkan kerajaan yang  dijunjung tinggi. Akan tetapi, gelar tersebut bukanlah gelar resmi pemerintah (pusat atau daerah) sehingga juga hanya disebut gelar adat. Jadi, semiotik budayanya adalah simbolisasi pengekalan roh tradisi, bahkan tamadun, yang suatu masa dahulu—ketika kerajaan-kerajaan melaksanakan fungsi kenegaraan dan pemerintahan—sangat semarak dilaksanakan. 

Tradisi penganugerahan gelar adat itu diteruskan, walau kita tak lagi hidup di alam kerajaan tradisional, karena kebiasaan itu dinilai baik. Kearifan yang dianggap bijak, dalam semua budaya di dunia ini, pasti akan bertahan. Di sebalik penganugerahan gelar adat itu pasti ada nilai kebajikan sebab di situ teserlah kebijaksanaan mengapresiasi bakti atau jasa yang telah dilakukan seseorang terhadap masyarakat, bangsa, dan atau negara. Kalau dihubungkan dengan tamadun Melayu, tradisi itu mengindikasikan—merupakan indeks dalam semiotik budaya—keberadaan Melayu itu sendiri. Begitu pulalah halnya dengan adat-istiadat masyarakat di seluruh nusantara ini. 

Menurut Raja Ali Haji rahimahullah di dalam karya beliau Tsamarat al-Muhimmah, “Syahdan maka hendaklah membalas raja dan orang besar-besar kepada orang yang berbuat kebajikan alakadar layaknya …. Dan, jikalau [orangnya] sudah mati, umpamanya, hendaklah jasa ditempatkan kepada ahlil baitnya yang tinggal. Adapun balasan [maksudnya penghargaan] raja itu mana-mana kadar layaknya, intaha,” (Haji, 1858).

Hikmah yang dapat dipetik dari tulisan Raja Ali Haji itu adalah bahwa bakti dan jasa adalah penunjuk (indeks) sekaligus gambaran (ikon) kebajikan seseorang atau sekelompok orang. Balasannya, mempersembahkan gelar kehormatan kepada orang yang telah menunaikan kebajikan yang luar biasa itu merupakan lambang (simbol) perbuatan terpuji ‘menghargai atau mengapresiasi jasa seseorang atau sekelompok orang’.

Jika penganugerahan itu dilakukan oleh suatu pemerintah atau lembaga yang menjadi simbol masyarakat seperti Lembaga Adat Melayu di dalam masyarakat Melayu, hal itu mengindikasikan bahwa lembaga dan masyarakat itu tergolong ‘yang mengenang dan tahu membalas budi orang’, terlepas dari orang yang berjasa itu hirau atau tidak akan jasanya dikenang orang. [Bukankah orang yang ikhlas berbakti tak pernah mengingat dan menghitung berapa banyak dan betapa hebat jasa yang pernah dibuatnya?]. Itulah simbol masyarakat dan pemerintah yang menjadikan ‘kehalusan dan ketinggian budi’ sebagai amalan hidupnya sehari-hari. Bahkan, jika sebaliknya yang terjadi, itulah simbol kezaliman, sebuah ‘kecelaan’ menurut Raja Ali Haji.

Kata penganugerahan berasal dari kata dasar anugerah dalam konteks ini pun melambangkan ‘ketinggian dan kehalusan budi’ itu. Memang, arti denotatifnya sama dengan ‘pemberian’, tetapi konotasinya lebih daripada sekadar ‘pemberian biasa’. Di dalam diksi penganugerahan tersemat makna ‘ketakziman tingkat tinggi’ atau dapat juga disimpulkan dengan ‘kemuliaan’. Bukankah bakti dan jasa yang luar biasa bagi bangsa dan negara itu suatu kemuliaan? Sama halnya juga, tidakkah membalas jasa dan budi orang adalah perbuatan yang terpuji lagi mulia?

Lalu, siapakah yang patut dianugerahi gelar adat itu? Indikatornya hanyalah dan semata-mata bakti dan jasa terbilang yang pernah dibuat. Bukan, berbangsa atau tidak orangnya atau tinggi-rendah pangkatnya yang dijadikan ukuran.

Pada peringkat daerah, misalnya, tentulah bakti bagi kemajuan daerah dan masyarakat daerah itu. Begitulah selanjutnya berjenjang ke atas dan atau bertangga ke bawah. Tuan X, umpamanya, adalah motivator sekaligus pengembang perikanan budidaya di suatu daerah. Kala tak banyak orang tertarik untuk berbudidaya perikanan sehingga daerah itu hanya bergantung kepada ikan tangkap yang tergantung musim atau pasokan ikan dari daerah lain, Tuan X yang sebelumnya juga nelayan tangkap, justeru, memacu dirinya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksinya.

Dia pun terus berupaya memotivasi teman-temannya sesama nelayan tangkap untuk berminat dan memacu peningkatan produksi ikan dengan mengembangkan budidaya perikanan. Padahal, kalau tetap sebagai nelayan tangkap yang tergantung pada musim, alat tangkap, dan kapal yang layak, tetapi tak mungkin dimiliki oleh nelayan tradisional karena harganya mahal, mereka akan turun peringkat dari nelayan pemilik menjadi hanya sekadar buruh nelayan, yang nasibnya ditentukan oleh majikan.

Karena kegigihannya, dengan inayah Allah, Tuan X berhasil meningkatkan penghasilannya, membuat lebih banyak temannya menekuni usaha perikanan budidaya yang juga berjaya, dan akhirnya daerah itu tak lagi tergantung pada ikan dari daerah lain untuk mencukupi keperluan ikan masyarakat sehari-hari, bahkan ada pula yang diekspor ke luar negeri. Tuan X menjadi pelopor peningkatan kuantitas dan kualitas ikan di daerah itu. Dan, dia juga motivator bagi perubahan pola pikir masyarakatnya dalam bisnis perikanan.

Boleh jadi juga motivasi dan kerja keras itu ditunjukkan oleh seorang Kepala Dinas Perikanan, seorang Tuan X yang lain dengan tugas yang lain tetapi masih dalam bidang perikanan, atau bahkan sarjana kelautan (khususnya ilmu perikanan), dan seterusnya dan sebagainya. Akan tetapi,  lahan garapannya sama ‘peningkatan produksi ikan’ dan yang lebih mustahak mengubah pola pikir masyarakat nelayan dari bergantung kepada perikanan tangkap, yang semakin jauh dari jangkauan tangkapan karena pelbagai kendala, menjadi perikanan budidaya yang menjanjikan masa depan.

Pendek kata, Tuan X tak pernah puas sekadar menuangkan pikiran dan atau gagasan kemajuan perikanan di makalah-makalah seminar bertaraf nasional dan atau internasional dan tulisan-tulisan jenis lain walaupun mendapat tepuk tangan yang bergemuruh dari hadirin. Malangnya, ketika diminta menunjukkan bukti keberhasilan, dia hanya dapat merujuk kepada daerah, negara lain, bahkan yang pernah diterapkan oleh orang lain. Tuan X tak pernah bangga hanya mengandalkan teori di atas kertas. Akan tetapi, dia baru berpuas hati ketika kemampuan teoretis itu dapat diterapkannya untuk memajukan masyarakat.

Dalam konteks contoh panjang-lebar di atas, Tuan X atau para Tuan X-yang-Lain itu sangat patut dan layak memperoleh anugerah gelar adat. Mereka adalah ikon pekerja keras dan simbol dari warga yang senantiasa berupaya untuk memajukan negeri dengan kemampuan dan kesanggupan yang dimilikinya, suatu kualitas budi yang tak semua orang memilikinya. Prestasi masyarakat dan penyelenggara negara semacam itulah yang harus dipantau oleh otoritas adat untuk pada waktu yang telah ditetapkan saban tahun diberikan anugerah gelar adat.

Yang juga mustahak adalah gelar adat yang dianugerahkan itu haruslah sepadan dengan bakti dan jasa yang dibuat dan atau amanah yang dipikulkan kepada si penerimanya. Tengku Mahmud, sebagai contoh, begitu ditabalkan menjadi Yang Dipertuan Besar Riau-Lingga-Johor-Pahang (1761) dianugerahi gelar Sultan Mahmud Riayat Syah. Amanatnya, sebagai sultan Baginda wajib menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Penyandangan gelar ri’ayat dari ra’a (bahasa Arab) mewajibkan Baginda ‘memelihara negara dan rakyat sekaliannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya’.

Karena gelar kultural itu juga pernah disandangkan kepada Sultan Alauddin Riayat Syah (Sultan I Johor-Riau) yang mengemban amanat mengusir penjajah, Baginda pun mendapat mandat yang sama. Alhasil, Sultan Mahmud Riayat Syah berjaya dengan gemilang menunaikan ‘titah kultural’ itu sehingga Baginda menjadi ikon sekaligus simbol kepemimpinan yang patut ditauladani.

Penganugerahan gelar adat memang harus menjadi indeks, ikon, sekaligus simbol sakral sesebuah tamadun yang ranggi lagi terala. Ianya memang patut dianugerahkan kepada sesiapa pun yang pernah berbuat jasa yang sangat luar biasa bagi kemanusiaan. Akan tetapi, kalau disalahniatkan dan disalahalamatkan, ianya akan menjadi senjata makan tuan karena dapat mengundang malapetaka, intaha.***

Sejarah: Kawan Sekaligus Musuh Penyair

0

“ENTAH berapa kali saya mendengar dari mulut Sutardji Calzoum Bachri (SCB) bahwa teks Sumpah Pemuda 1928 itu adalah puisi, adalah sajak,” tulis saya melalui pesan pendek kepada sahabat saya Abdul Wahab nun berada di sebuah pulau dalam kawasan Selat Melaka. Terbaru, ya amat baru, ketika ia didaulat membacakan sajak oleh Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim sesaat setelah penabalan gelar kehormatan adat Datuk Seri Pujangga Utama oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) kepadanya, hari Rabu, 29 Shafar 1440 bersamaan dengan 7 November 2018.

Waktu itu kembali sedikit  SCB menjelaskan, poetry image dalam teks naskah yang luar biasa tersebut., di antaranya bahwa apa-apa yang menjadi subjek maupun objek di dalam teks itu belum ada dan dibayangkan sebagai suatu kewujudan. Kasarnya apa yang dimaksudkan dengan Indonesia belum ada secara teritorial yang hendak diikat  dalam suatu kesepakatan tertentu untuk kepentingan bersama. Hal ini membedakannya dengan asal-muasal sebutan Indonesia sebagai suatu penamaan dalam peristiwa budaya yang sudah dikumandangkan sejak pertengahan abad ke-19—malahan bukan di kawasan dengan julukan Indonesia itu sendiri, tetapi Singapura.

Kalau hendak dilanjutkan, dapat disebutkan bagaimana gaya bahasa di dalam teks Sumpah Pemuda, hampir mendekati pada kelaziman mantera. Kata maupun frasenya yang berulang-ulang misalnya, mengingatkan kita pada repetisi. Konon, gaya semacam ini dimaksudkan untuk menghadirkan semangat kata-kata yang mampu memberi semacam sugesti kepada pembacanya. Sugesti itu akan berproduksi sebagai suatu tindakan sesuai dengan pemahaman seseorang atau sekelompok orang terhadapnya.

Abdul Wahab memaklumi kalau peristiwa 28 Oktober 1928 itu amat berpengaruh terhadap kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, menempias pada kenegaraan Malaysia dan kemudian Singapura. Tetapi memang belum dapat dipastikan, apakah karena puisi Sumpah Pemuda itu yang melecut semangat kebangsaan Indonesia atau faktor lain. Tetapi hubung-kaitnya pastilah erat, diiringi berbagai peristiwa yang mengitarinya.  Termasuklah saat mengamati bahwa salah seorang aktor intelektual kehadiran teks tersebut adalah seorang penyair yakni M. Yamin, bersulang dengan kenyataan dukungan dari berbagai pemuda atas nama apa yang sekarang disebut daerah.

Apalagi kenyataannya kalau bercermin pada berbagai  sumber yang sauk-menyauk berkaitan dengan hal ini, selalu cepat hadir ketika diminta seperti Tengku Pante Kolu di Aceh yang banyak membakar semangat nasionalis di negeri rencong itu dengan Hikayat Perang Sabi-nya. Menggetarkan kalau disebut bagaimana Khansa R.ha, begitu tegar menghadapi kesyahidan empat orang anaknya yang selain dengan pedang terhunus juga menyemburkan puisi-puisi sang emak dari mulut  mereka saat menghadapi musuh.

***

Selanjutnya

Pemimpin Negarawan Rakyat Tertawan

0

PEMIMPIN sejati negeri pastilah seorang negarawan. Dia bukan sebarang orang atau orang sebarang. Dialah orang yang mau, mampu, bertanggung jawab, dan ikhlas berjuang untuk menjulangkan martabat rakyat dan marwah negeri. Dia tak akan berpaling tadah dari matlamat mulia itu.

Oleh sebab itu, dia akan mengerahkan segala kemampuan dan mencurahkan seluruh pikiran cerdas lagi baik yang dianugerahkanAllah kepadanya dengan sepenuh hati meskipun cobaan dan cabaran senantiasa datang silih berganti. Dia pun, lebih-lebih, tak akan tergamak setitik air,seinci tanah, sesenti udara negerinya, dan setetes darah rakyatnya tergadai kepada negara dan bangsa lain. 

Pemimpin dengan kualitas hebat itulah yang namanya akan dikenang orang sepanjang zaman. Bahkan, kepemimpinannya akan direkam oleh para penulis ternama di dalam karya-karya agung sehingga selalu menarik perhatian orang untuk mendapatkan maklumatnya. Pasalnya, cahaya kewibawaan kepemimpinan yang terala seperti itu akan mampu memotivasi para pemimpin selanjutnya dan segenap rakyat untuk melakukan kinerja yang unggul demi kemajuan bangsa dan negara.

Alhasil, pemimpin dengan kualitas utama itulah yang menjadi idola rakyat yang sesungguhnya. Hati rakyat tak dapatberpaling untuk tertawan kepadanya. Dia tak memerlukan pencitraan yangberlebihan, apatah lagi serba dibuat-buat, sehingga terlalu nyata kikuk dankakunya.

Citra dirinya telah menyerlah dari bukti bakti tulusnya membangun negeri dan memakmurkan bangsa. Dari pemimpin seperti itulah  rakyat akan menikmati kebanggaan dankebahagiaan berbangsa dan bernegara yang sesungguhnya. Tak hanya bangsanyasendiri yang mengagumi dan menaruh kasih, bahkan bangsa lain pun bertabik hormat kepada dirinya.


Kata orang yang empunya peri
Akan Baginda Sultan Barbari
Gagah berani bijak bestari
Khabarnya masyhur segenap negeri

Bait syair di atas merupakan nukilan dari karya sulung Raja Ali Haji rahimahullah, Syair Abdul Muluk (1845/46).Dengan menggunakan tokoh Sultan Barbari, Raja Ali Haji menggambarkan suka-citarakyat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang terbilang. Keterbilangankepemimpinan itu, antara lain, karena pemimpinnya tak hanya gagah berani dankekuatan fisik rahmat Allah itu didedikasikan sepenuhnya untuk menjaga danmemajukan rakyat dan negeri, tetapi pemimpin pujaan hati rakyat itu jugalebih-lebih bijak bestari. Pada gilirannya, kualitas bijak bestari itulah yangmembangkitkan kuasa gagah berani, yang menyemangati rakyat membela negeri.

Kemampuan daya pikir yang disokong sepenuhnya oleh hidayah dan inayah Allah akan membangkitkan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dalam memimpin negeri dan atau negara. Selain itu, kekuatan rakyat akan terhimpun untuk menyokong sepenuhnya pemimpin yang bijak bestari, bukan dukungan semu sebatas kepentingan pragmatis sesaat, apatah lagi sesat. Sebaliknya, gagah berani yang tak diimbangi oleh kemampuan, kecerdasan pikiran, dan ketulusan hati akan membangkitkan syahwat hukum rimba dalam pengelolaan negeri. Akibatnya, rakyat negeri akan hidup dalam cengkeraman perasaan ngeri yang tiada terperi dari hari ke hari. Badan hidup serasa mati.

Ngeri sengeri-ngerinya menyelimuti diri sehingga kehidupan menjadi mati suri. Hidup bagai bukan di negeri sendiri. Apatah lagi, jika kesemuanya itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tak mengenal dan atau mengabaikan budi pekerti. Pengelolaan negeri hanya demi keuntungan sendiri, mengatasnamakan rakyat yang tak mampu berperi. Negeri tergadai tiada dipeduli karena matlamatnya semata misi pribadi.

Ringkasnya, pemimpin yang mampumenggabungkan kualitas gagah berani dan bijak bestarilah yang akan abadi.Namanya akan dijulang sebagai Mahkota Negeri, sebagai simbol daulat rakyat danmarwah negeri yang memang patut diamanahkan kepadanya sebagai pemimpin sejati.Itulah pemimpin yang kehadirannya senantiasa dinanti. Semua kebijakan dankebijaksanaannya akan mengundang simpati dan partisipasi seisi negeri.

Hendakpun kita nampakkan gusar

Negeri Barbari terlalu besar

Kesana sini termasyhur khabar

Sultan(nya)arif lagi pendekar

Raja Ali Haji, juga melalui bait Syair Abdul Muluk di atas, masihmenegaskan mustahaknya pemimpin yang bijak bestari dalam memimpin negeri. Bait syair itu merupakan bagian dialog antara Sultan Negeri Hindustan dan bawahannyayang membawa berita. Kabar yang dibawa adalah kerabat sultan itu dihukum oleh Sultan Barbari karena menipu orang di Negeri Barbari. Masakan penjahat tak boleh dihukum meskipun dia kerabat pemimpin negeri sahabat yang dihormati.Bukankah wibawa kepemimpinan negeri menyerlah ketika keadilan ditegakkan dan hukum menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, yang tak boleh diselewengkan dan atau dilanggar oleh sesiapa pun dia, tak pembesar tak rakyat jelata? 

            Malang dan anehnya, Sultan Hindustan teramat murka karena kerabatnya diperlakukan demikian. Akan tetapi, dia pun tak dapat berbuat apa-apa karena dari segi hukum, tindakan Sultan Barbari memangbenar. Manakan mungkin perbuatan menipu orang boleh dibenarkan walaupun dia kerabatpenguasa. Lebih-lebih lagi, Sultan Barbari bukanlah sebarang pemimpin,melainkan seorang sultan yang terkenal sangat perkasa lagi amat arif, sebutan lain dari bijak bestari.

Karena kearifan dan kebijaksanaan itulah, Sultan Barbari dan negerinya terkenal ke sekutah-kutah negeri, sama ada dekat ataupun jauh. Dia dan negerinya disegani kawan ataupun lawan. Satu lagi bukti bahwa kualitas arif dan bijak bestari merupakan syarat paling mustahak yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin. Hanya dengan kualitas prima itulah kecemerlangan kepemimpinan akan menjelmakan kesejahteraan dan kemakmuran yang didambakan setiap orang yang memilih pemimpinnya.

            Dengan keyakinan itulah, para pemimpin mustahak bangat untuk memahami dan mengimplementasikan amanat penting ini. Kali ini ungkapan tunjuk ajar kepemimpinan itu dapat dicermati di dalam karya agung yang sangat terkenal di Dunia Melayu.

            Apabila mendengar akan aduan

Membicarakannya itu hendaklah cemburuan

Gubahan di atas tak asing bagi sesiapa pun yang bersentuhan dengan tamadun Melayu umumnya.Kutipan itu adalah nukilan dari Gurindam Dua Belas, Pasal yang Ketujuh,bait 8, karya Raja Ali Haji. Bait gurindam itu juga hendak menegaskan begitupentingnya pemimpin yang arif dan bijak bestari, yang disampaikan dengan narasiyang berbeda.

Tantangan dan atau cabaran kepemimpinan, antara lain, akan berdatangannya pelbagai jenis aduan. Yang lebih menyudutkan pemimpin, biasanya, kalau aduan, bisikan, dan atau laporan itu berasal dari kalangan terdekat dengannya: bawahan yang dipercayai, kerabat, sahabat, handai taulan, orang-orang kepercayaan, dan jenis-jenis makhluk yang semodel dengan itu. Dari mana pun aduan atau laporan itu berasal, seseorang pemimpin seyogianya tak boleh tergesa-gesa memutuskannya (hendaklah cemburuan menurut istilah Gurindam Dua Belas). Pasalnya, menyenangkan atau menyedihkan pun aduan itu pasti ada yang benar dan ada pula hanya sekadar tipu daya dunia, bohong belaka, dari mana pun sumbernya. Matlamatnya secara tersembunyi atau terang-terangan untuk kepentingan diri, tetapi boleh dan selalu mencelakai orang atau pihak lain, terutama yang tak disukai.

Berhubung dengan hal di atas, dalam karya beliau Muqaddima Fi Intizam (1857), Raja Ali Haji membedakan aduan atau laporan atas tiga jenis. Pertama, aduan yang datang dari malaikat; kedua, aduan yang berasal dari hawa nafsu; dan ketiga, aduan yang bersumber dari syaitan. Hanya aduan jenis pertama (dari malaikat) yang perkaranya boleh dan harus segera diurus (diproses) karena jenis aduan itu dibenarkan oleh agama dan Tuhan. Sebaliknya, aduan-aduan jenis yang lain memerlukan kearifan pemimpin untuk mempertimbangkannya secara bijak dan seksama. Pasalnya, aduan yang datang dari hawa nafsu dan dari syaitan mengandung perangkap untuk menjerumuskan pemimpin dan semua umat manusia. Dengan demikian, sekali lagi kebijakan dan kearifan pemimpin memang sangat dituntut dalam mengelola rakyat dan negeri menuju kebaikan, kemakmuran, dan tentu kebahagiaan. Kebanggaan menjadi bangsa yang berbahagia.

“Nabi mereka berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya, Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.’ Mereka menjawab, ‘Bagaimana mungkin Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedangkan dia pun tak diberi kekayaan yang cukup banyak?’ Nabi (mereka) berkata, ‘Sesungguhnya, Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.’ Allah memberikan pemerintahan kepada sesiapa pun yang dikehendaki-Nya dan Allah Mahaluas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui,” (Q.S. Al-Baqarah:247).

Kutipan di atas jelas merupakan firman Allah sebagai salah satu petunjuk untuk memahami amanat dan pemikiran Raja Ali Haji tentang pemimpin yang ideal. Keberatan kaumnya terhadap Thalut untuk menjadi pemimpin mereka karena beliau tak berharta. Ternyata, harta bukanlah standar Allah dalam menetapkan orang yang akan dijadikan-Nya pemimpin sejati. Sekali lagi, pemimpin sejati, bukan “pemimpin asal jadi yang dibeli-beli atau membeli-beli”. Dalam hal ini, persis yang dikatakan oleh Raja Ali Haji, Allah justeru memilih Thalut setelah raja itu dianugerahi-Nya ilmu yang luas. Dengan demikian, keluasan ilmu itulah yang memungkinkan seseorang pemimpin menampilkan kinerja kepemimpinan yang berkelas bijak bestari, yang sanggup memartabatkan marwah negeri, pemimpin yang disegani bangsanya sendiri dan bangsa lain negeri. Dialah pemimpin berkelas dunia, yang kebijaksanaannya senantiasa dihormati. 

Segala perbuatan dengan berilmu

Maka kebajikan boleh bertemu

Jika sebarang-barang diramu

Akhirnya anakanda jatuh tersemu

…………………………………………

JIKA ILMU tiada DI INDAH

Sebab anakanda buat permudah

Rakyat datang membawa gundah

Anakanda tercengang tunduk tengadah

Dengan bait syair nasihat di dalam Tsamarat al-Muhimmah itu, lagi-lagi ditegaskan betapa mustahaknya keluasan ilmu bagi pemimpin. Hanya pemimpin yang berilmulah yang akan berjaya membawa kepemimpinan kepada kebajikan. Jika sebaliknya, maka kepemimpinan hanya menukar ganti antara satu musibah kepadamalapetaka yang lain, silih berganti tiada henti, hari demi hari.   


“Syahdan tatkala kepala-kepala [ketua-ketua, HAM]Dayak mendengar perkataan Demang Rilaga itu, maka ada seorang kepala Dayak itu namanya itu Pak Senti maka ia pun pergilah mendapatkan Raden Jaga membuat fitnah mengatakan Demang Rilaga membuat keras [berlaku kasar, HAM] di Pangkalan Salih, hendak merampas barang-barang orangyang berhutang itu. Setelah Raden Jaga mendengar khabar-khabar Dayak itu makatiadalah diperiksanya lagi …. Maka lalulah berperang dikepunglah oleh orangPinang Sekayuk perahu yang tiga buah itu. Maka turunlah Demang Rilaga ke sampanserta melawan dengan pemburasnya sambil undur,” (Ahmad dan Haji dalam Matheson,Ed., 1982:101—102).

Betapa fitnah yang disebarkan dapatmenimbulkan bencana perang saudara karena pemimpinnya tak berilmu lagi jauh dari kualitas bijak bestari. Itulah yang hendak disampaikan oleh Raja AhmadEngku Haji Tua dan anakanda beliau Raja Ali Haji dalam karya mereka Tuhfat al-Nafis yang dinukilkan di atas.

Seorang Raden Jaga yang miskin ilmu kepemimpinan dengan mudah memerangi DemangRilaga hanya karena fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang takbertanggung jawab. Raden Jaga merupakan contoh pemimpin yang tak lulus ujiankepemimpinan. Dia gopoh karena miskin ilmu sehingga tertutup dari pancarancahaya bijak bestari. Dia tampil sebagai pemimpin dungu, yang tak tembus sinararif dan bijaksana.

Rasulullah SAW bersabda, “Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. Di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana, tetapi begitu turun dari mimbar mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Hati mereka lebih busuk daripada bangkai,” (H.R. Ath-Thabrani).

Petunjuk dari Rasulullah di atas secara tegas menyebutkan pemimpin haruslah arif dan bijaksana dalam mengelola negeri. Namun, kita pun diingatkan untuk berhati-hati agar tak terjerat oleh tipu daya yang dibungkus dengan kebijaksanaan palsu, pura-pura bijak bestari, padahal peringatan Allah pun diingkari. Kita memerlukan pemimpin sejati, pemimpin yang bijak bestari.

Dialah pemimpin yang memiliki kehalusan budi. Dia berniat ikhlas, berkemauan baik, dan lebih-lebih berkemampuan hebat untuk menjadi Mahkota Negeri. Dia boleh membahagiakan sekaligus dibanggakan oleh rakyat seisi negeri. Dan, dari kepemimpinannya kita berharap hidayah, inayah, dan rahmat Allah senantiasa mengalir ke merata Ibu Pertiwi. Sesiapa pun dia, jadilah pemimpin sejati, bukan pemimpin asal jadi. Apatah lagi, pemimpin jadi-jadian yang tak lulus uji.***

Bintan Negeri Bersejarah

0

FESTIVAL Sastra Internasional Gunung Bintan (FSIGB) yang diselenggarakan pada September—Desember 2018 telah menjulangkan kembali nama Bintan, salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Apakah yang menarik tentang Negeri Bintan itu sehingga budayawan dan sastrawan ternama H. Rida K Liamsi, M.B.A. dan kawan-kawan sampai menyelenggarakan program bertaraf internasional di daerah itu? Untuk mengetahui perihal Bintan, kita dapat berkonsultasi, antara lain, dengan Raja Ali Haji rahimahullah melalui karya kamus ekabahasa beliau Kitab Pengetahuan Bahasa (1858). Berikut ini pemeriannya.

“Bintan yaitu di dalam daerah Negeri Riau [tentulah maksudnya Riau dalam konteks ketika Raja Ali Haji menulis karyanya itu, yang sekarang kita kenal sebagai Kepulauan Riau, HAM], satu pulau yang besar daripada segala pulau-pulau di dalam daerah Riau. Adalah ia bergunung yang lekuk di tengah-tengahnya. Adalah rajanya asalnya Wan Seri Beni namanya, yaitu perempuan. Kemudian, datang Raja Tribuana dari Palembang, diperbuatnya anak angkat. Maka, diserahkannya Negeri Riau itu dengan segala takluk daerahnya kepada Raja Seri Tribuana itu. Kemudian Raja Seri Tribuana itulah yang memperbuat Negeri Singapura, dan anaknya menggantikan dia yang berpindah ke Melaka, dan balik ke Johor semula, lalu ke Riau ke Bintan semula. Dialah asalnya Raja Melayu sebelah Johor dan sebelah tanah-tanah Melayu; anak-cucunyalah menjadi raja sampai masa kepada membuat kamus bahasa ini,” (Haji 1958).

Di dalam karya beliau bersama ayahanda beliau Raja Ahmad Engku Haji Tua, yakni Tuhfat al-Nafis (1865), dijelaskan bahwa Raja Seri Tribuana datang ke Bintan bersama Demang Lebar Daun. Orang yang disebutkan terakhir itu tak lain tak bukan adalah Raja Palembang yang menjadi mertua Seri Tribuana.

Dalam suatu versi Sejarah Melayu disebutkan bahwa Seri Tribuana bernama asli Seri Nila Pahlawan dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Beliau turun ke Bukit Seguntang Mahameru bersama dua saudaranya, Seri Nila Utama dan Seri Krishna Pandita. Kala itu Palembang diperintah oleh seorang raja yang bernama Demang Lebar Daun.

Tatkala mendengar berita ada anak raja besar keturunan Iskandar Zulkarnain turun ke Bukit Seguntang, Raja Demang Lebar Daun segera menemuinya untuk mendapatkan berkat kebesaran anak raja itu. Nila Pahlawan, kemudian, dinikahkan dengan putri Demang Lebar Daun yang bernama Wan Sendari. Baginda kemudian diangkat menjadi Raja Palembang menggantikan Demang Lebar Daun setelah keduanya mengucapkan sumpah setia. Setelah menjadi Raja Palembang, Seri Nila Pahlawan menggunakan gelar Seri Maharaja Sang Sapurba Paduka Seri Trimurti Tribuana. Dalam versi lain Baginda disebut Suparba Seri Tribuana atau Seri Tribuana atau Sang Sapurba saja.

Seri Nila Pahlawan atau Sang Sapurba atau Seri Tribuana dikaruniai empat orang anak yaitu Sang Maniaka, Sang Nila Utama, Puteri Candra Dewi, dan Puteri Seri Dewi atau Puteri Mengindra Dewi. Karena diserang Majapahit pada abad ke-13, Baginda dan keluarga berhijrah ke Bintan dan mangkat pun di Bintan.

Sang Nila Utama menggantikan ayahndanya menjadi raja. Ketika ditabalkan menjadi raja, Baginda memakai gelar Seri Maharaja Sang Utama Parameswara Batara Seri Tribuana. Bagindalah, kemudian, yang memindahkan pusat pemerintahan ke Temasik, yang lalu diberinya nama baru Singapura pada 1324.

 

Ada beberapa data yang bercanggah (bertentangan) sekitar sejarah Kerajaan Bintan seperti yang diperikan di atas. Percanggahan itu meliputi tokoh dan peristiwanya.

Pertama, soal tokoh Sang Sapurba. Semua versi Sejarah Melayu menyebut nama ini. Selain itu, Baginda juga dikenal dengan nama Suparba Seri Tribuana, Seri Tribuana, atau Sang Nila Utama. Raja Ali Haji dalam kedua karya beliau  yang disebutkan di atas hanya menyebutkan nama Seri Tribuana, tak disebutkan Sang Sapurba. Tokoh inilah yang dijadikan anak angkat oleh Wan Seri Beni, Raja Bintan, bahkan dinikahkan dengan Puteri Bintan, anak Wan Seri Beni dan mendiang suaminya Raja Bintan, Asyhar Aya.

Versi lain menyebutkan bahwa Sang Sapurba atau Seri Tribuana berbeda dengan Sang Nila Utama. Nama yang disebutkan terakhir itu dikatakan adalah putra kedua Sang Sapurba, yang kemudian menggantikan ayahndanya sebagai Raja Bintan, kemudian lagi memindahkan pusat pemerintahan ke Temasik atau Singapura, sedangkan Sang Sapurba atau Seri Tribuana wafat di Bintan. Padahal, menurut Raja Ali Haji Seri Tribuana wafat di Singapura.

Berhubung dengan percanggahan tentang tokoh itu, versi Raja Ali Haji dan yang selari dengan itu lebih meyakinkan. Pasalnya, Sang Sapurba atau Seri Tribuana atau Sang Nila Utama tak berada lama di Bintan, lalu Baginda membuka Singapura dan meninggal di sana.

Kedua, ada yang mengatakan bahwa Raja Melayu Palembang dan keluarganya itu sampai di Bintan sekitar 1158. Ada pula yang menyebutkan bahwa mereka berpindah setelah Sriwijaya diserang Majapahit pada abad ke-13.

Kedua pendapat itu kurang sabit di akal. Pasalnya adalah (a) pada 1158 Sriwijaya masih menjadi Kemaharajaan Melayu yang besar dan kuat, ia baru melemah satu abad lebih kemudian; lagi pula, jarak waktu ketibaan di Bintan dan dibukanya Singapura sangat lama yaitu 166 tahun yaitu pada 1324 M.; (b) pada akhir abad ke-13 Majapahit baru berdiri (1293 M.) sehingga belum menjadi kerajaan yang besar dan kuat, lagi pula Majapahit baru merebut Singapura pada 1376 M. ketika piut Sang Sapurba berkuasa yaitu Raja Parameswara atau Iskandar Syah. Majapahit baru mengalahkan Sriwijaya setahun kemudian yaitu pada 1377 sehingga Sriwijaya yang telah lemah dan terpecah-pecah itu betul-betul jatuh.

Lebih sabit di akal kedatangan keluarga Diraja Palembang ke Bintan sekitar abad ke-13 (setelah 1272 M.) yaitu setelah Sriwijaya dikalahkan oleh Kerajaan Tumapel-Singosari. Dari Kerajaan Singosari itulah memang kemudian didirikan Kerajaan Majapahit setelah mereka dikalahkan oleh Kerajaan Daha. Ketika dikalahkan Singosari, Sriwijaya belum betul-betul runtuh.

Terlepas dari semua percanggahan itu, Kerajaan Bintan bukanlah negeri yang baru. Kerajaan ini diperkirakan telah ada sekitar 300—200 S.M. Kerajaan Melayu-Hindu Bintan itu berdiri bersamaan dengan kerajaan-kerajaan merdeka kala itu seperti Kerajaan Tarumanegara (Jawa Barat), Kalingga (Jawa), Sriwijaya (Sumatera Tengah), Pasai (Aceh), Langkasuka (Kedah, Malaysia), Patani (Thailand Selatan), Inderapura (Pahang, Malaysia), dan Temasik (Singapura).

Empat ratus sampai lima ratus tahun kemudian yaitu sekitar 200 M. beberapa di antara kerajaan yang berdiri hampir bersamaan itu menjadi besar dan kuat. Kerajaan yang menjadi besar itu adalah Tarumanegara, Kalingga, Langkasuka, dan Sriwijaya. Kerajaan Tarumanegara dapat menaklukkan Lampung, Inderagiri, Temasik, termasuk Bintan. Sejak itu, Kerajaan Bintan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara.

Sriwijaya, yang telah menunjukkan kemajuan sejak abad ke-3, memasuki abad ke-7 betul-betul berkembang pesat. Pada masa itu Sriwijaya telah menguasai Tarumanegara dengan semua daerah takluknya, seluruh Sumatera, Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, Kalimantan, Maluku, sampai ke Kepulauan Filipina. Pendek kata, Sriwijaya melesat menjadi Kemaharajaan Melayu Raya di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kerajaan Bintan berada di bawah kekuasaan Sriwijaya.

Bintan menjadi kerajaan merdeka kembali ketika Sriwijaya diambang kehancuran oleh perang saudara. Antara lain, Sriwijaya dapat dikalahkan oleh Kerajaan Tumapel-Singosari pada 1272 M. Tak lama setelah itulah keluarga Diraja Sang Sapurba atau Seri Tribuana datang dari Bukit Seguntang Mahameru, Palembang, ke Bintan dan dijadikan Raja Bintan oleh Ratu Wan Seri Beni setelah dijadikan anak angkat dan menantu oleh raja perempuan itu. Atas izin Wan Seri Beni jualah, Seri Tribuana memindahkan pusat pemerintahan ke Singapura pada 1324 karena kala itu Temasik menjadi bagian dari Kerajaan Bintan.

Pada 1292 Marcopolo, seorang pelaut Venesia, sempat singgah di Kerajaan Bintan-Temasik. Beliau mendapati Bintan sebagai bandar yang ramai dan makmur. Rakyatnya pun hidup sejahtera.

Ketika Singapura ditaklukkan oleh Majapahit pada 1376 M., Bintan kembali terjajah. Setelah Majapahit jatuh, Bintan berada di bawah Kerajaan Melaka karena Melaka pula yang menjadi kerajaan besar di Asia Tenggara. Bahkan, yang mendirikan Kerajaan Melaka tak lain tak bukan adalah keturunan kelima Seri Tribuana, yakni Sultan Iskandar Syah, yang merupakan keturunan campuran Palembang (Sriwijaya) dan Bintan. Memang, sejak pusat pemerintahannya dipindahkan ke Singapura, Bintan hanya dipimpin oleh pejabat setingkat Datuk Kaya, bukan lagi sultan.

Pada masa Kerajaan Melaka itulah putra-putra Kepulauan Riau yang mulanya berkhidmat di Bintan kembali bersinar. Ketika Melaka diperintahi oleh Raja Abdullah atau Sultan Mansyur Syah (1458—1477) melejitlah nama-nama Laksemana Hang Tuah (putra yang berasal dari Sungai Duyung, Lingga, dan sahabat-sahabatnya Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu, dan Hang Kasturi. Bahkan, karena begitu terkenal dan harum namanya, mereka diperakui oleh banyak daerah lain bahkan negara lain, terutama Laksemana Hang Tuah, konon berasal dari daerah dan negara yang mengakuinya itu, padahal jelas sejatinya mereka adalah putra-putra terbaik Kerajaan Bintan (kepulauan Riau) kala itu.

Masa Sultan Mansyur Syah itu penjagaan Bintan, seluruh Kepulauan Riau, dan Singapura diserahkan tanggung jawabnya kepada Laksemana Hang Tuah. Setelah beliau bersara (purnabakti), tugas itu diteruskan kepada menantunya dan putra Hang Jebat, yakni Hang Nadim, dan seterusnya kepada anak-cucu mereka. Generasi anak-cucu Hang Tuah dan Hang Jebat itu diberi gelar Datuk Kaya dan Datuk Petinggi. Merekalah yang menjadi petinggi Bintan, bahkan gelar jabatannya telah diberlakukan sejak pusat Kerajaan Bintan-Temasik dipindahkan ke Temasik (Singapura).

Ketika Peringgi atau Portugis baru menjejakkan kakinya di Melaka pada 1509, mereka mendapati Kemaharajaan Melayu Melaka memang luar biasa perkembangannya. Negerinya ramai dan berlimpah kemakmuran. Bersamaan dengan itu raswah (korupsi) pun sangat semarak. Kesemuanya tertera dalam berita-berita Cina dan kronik Portugis. Dalam catatannya, Tome Pires menulis, “Siapa yang memiliki Melaka, dialah yang menentukan hidup-matinya Venesia.”

Tak diragukan lagi, itulah puncanya Melaka diserang Peringgi pada 25 Juli 1511. Pihak penceroboh itu mengerahkan kekuatan 1.600 serdadu dengan 15 kapal besar yang dipimpin oleh Admiral D’Alburqueque. Namun, tak mudah untuk menaklukkan Melaka. Baru pada 15 Agustus tahun itu juga Melaka dapat dikuasai oleh musuh setelah mereka mendatangkan bantuan dari jajahan Portugis di Goa (India).

Roboh sudah Kota Melaka. Sultan Mahmud, Sultan terakhir Melaka, memindahkan pusat pemerintahan yang juga menjadi benteng pertahanan. Ke mana lagi kalau bukan ke Bintan, yaitu di Kopak yang diperkuat dengan benteng pelindung di Kota Kara. Dari situlah Laksemana Hang Nadim melancarkan serangan terhadap Portugis di Melaka sehingga Peringgi harus menderita kerugian besar.

Pada Oktober 1512 Kota Kara diserang Portugis di bawah pimpinan Jorge d’Alburqueque dan Jorge de Brito dengan kekuatan 600 serdadu. Tak puas dengan itu, penjajah itu datang lagi pada 1523 dan 1524.

Dalam suatu serangan penghabisan, Kota Kara dihancurkan dan Kopak dibumihanguskan. Itu dilakukan setelah lebih dulu Pedo Mascarenhas yang memimpin 1.000 serdadu menyerang Bengkalis, salah satu tempat pertahanan Sultan Mahmud, pada 23 Oktober 1526. Dari sana mereka terus ke Pulau Bulang, dan akhirnya ke Bintan.

Sultan Mahmud beredar ke Kampar. Dan, pada 1528 Baginda mangkat di Pekan Tua, Pelalawan, kembali ke rahmatullah. Melaka jatuh sebetulnya bukan karena Peringgi terlalu kuat. Akan tetapi, kekeroposan di dalam negerilah—terutama karena perilaku penguasanya sehingga rakyat kecewa—yang menyebabkan Kerajaan Melayu itu roboh.

Terdahulu telah disebutkan bahwa ketika akan dijadikan raja, Sang Sapurba Taramberi Tribuana atau Seri Tribuana dengan Demang Lebar Daun mengucapkan sumpah setia. Sumpah itu dikenal dengan sebutan Sumpah Setia Melayu (lihat Sulalat al-Salatin atau Sejarah Melayu tulisan Tun Muhammad Seri Lanang).

Maka sembah Demang Lebar Daun, “Adapun Tuanku segala anak-cucu patik sedia jadi hamba ke bawah duli Yang Dipertuan; hendaklah ia diperbaiki oleh anak-cucu duli Tuanku. Dan, ia berdosa, sebesar-besar dosanya pun, jangan ia difadhihatkan, dinista dengan kata yang jahat; jikalau besar dosanya dibunuh, itu pun jikalau berlaku pada hukum syarak.”

Maka titah Sang Sapuba, “Hendaklah pada akhir zaman kelak anak-cucu Bapa hamba jangan durhaka pada anak-cucu kita, jikalau ia zalim dan jahat pekerti sekalipun.”

Maka sembah Demang Lebar Daun, “Baiklah Tuanku, tetapi jikalau anak buah Tuanku dahulu mengubahkan dia, maka anak-cucu patik pun mengubahkanlah.”

Maka titah Seri Tri Buana,”Baiklah,kabullah hamba akan waad itu.”

Maka keduanya pun bersumpah-sumpahlah, barang siapa mengubahkan perjanjiannya itu dibalik(kan) Allah subhanahu wa taala bumbungan rumahnya ke bawah, kaki tiangnya ke atas.

Dengan bahasa kita sekarang, inti Sumpah Setia Melayu itu, “Rakyat tak boleh mendurhaka kepada raja, tetapi raja pun tak boleh mempermalukan rakyat.” Pelbagai penafsiran boleh dibuat tentang makna yang dikandung oleh Sumpah Setia itu selain arti harfiahnya.

Raja Ali Haji memang tak menyebutkan perihal Sumpah Setia itu di dalam karya-karya beliau. Akan tetapi, di dalam Tuhfat al-Nafis jelas-jelas beliau mengatakan mengapa peristiwa-peristiwa ini terjadi: Singapura dilanggar todak, Singapura ditaklukkan oleh Majapahit, dan Melaka dilanggar Peringgi. Penulis produktif lagi arif itu secara tersirat hendak mengingatkan kita akan saktinya Sumpah Setia Melayu itu. Maknanya, jika dilanggar, sesiapa pun yang melakukannya akan ditimpa padah yang amat buruk.

Putra-putra perkasa Bintan yang melegenda, Hang Tuah, Hang Jebat, dan yang paling menggemparkan Laksemana Bintan atau Laksemana Megat Seri Rama mempertegaskan bahwa Sumpah Setia itu memang tak boleh dilanggar. Laksemana Bintan terpaksa merekamkan sejarah pedih dan pilu: Sultan Mahmud Mangkat Dijulang pada 1699.

Pasal apa? Apa lagi kalau bukan kekejaman dan ketakadilan penguasa. Sumpah Setia telah dilanggar, maka terimalah padahnya. Jika Jebat bertindak hanya setakat aruk, maka Megat Seri Rama mengkhatamkannya dengan amuk! Maka, berhati-hatilah kalau Melayu telah merajuk. Sampai saat dan ketikanya, ia boleh meningkat menjadi aruk. Jika titik didihnya sampai pada derajat yang paling radikal,  ianya akan membakar amuk.

Masih bermaknakah kesemuanya itu bagi kita pada hari ini? Ada baiknya kita merenung secara seksama sebelum dibalikkan Allah SWT bumbungan rumah ke bawah, kaki tiangnya ke atas seperti direkamkan oleh Sumpah Setia Melayu.***

Membaca Syair Meramal Jodoh

0
Sampul buku Syair Raksi dan syair-syair pengiringnya edisi cetak litografi oleh Haji Muhammad Amin Cap, Singapura, tahun 1915. (foto: aswandi syahri)

Jodoh memang berada di tangan Tuhan, dan ‘penuh misteri’. Namun demikian telah menjadi resam manusia untuk selalu berikhtiar meraih suatu terbaik dalam sebuah perjodohan (ikatan syah laki-laki dan perempuan), yang muaranya adalah bahtera rumah tangga yang bahagia.

Oleh karena itu lah, dalam kebudayaan mana pun di bentangan jagat raya ini,  terdapat ‘kaidah’ tertentu untuk ‘merekayasa’ agar sebuah perjodohan yang berlanjut kepada sebuah  pernikahan menghasil sesuatu yang terbaik pada akhirnya. Dalam ‘kaidah’ itu, pertanyaan pokoknya bukanlah siapa jodoh si A atau si B? Sebaliknya, yang menjadi pokok persoalannya adalah: Apakah bila si A berjodoh dengan si B (menjadi pasangan suami istri) maka hidup mereka akan bahagia atau sebaliknya?

Dalam tatanan ‘kaidah’ itu, maka kelahiran seorang anak manusia (laki dan perempuan) diyakini berada dibawah naungan sekumpulan bintang atau tanda-tanda zodiak (lingkaran khayal di cakrawala yang dibagi menjadi dua belas tanda perbintangan) yang disebut rasi dalam kebudayaan Hindu, dan dikenal juga dengan sebutan mintakulburuj dalam kebudayaan Islam.

Di belahan benua Eropa pada masa lalu, kerja hitung-menghitung rasi atau zodiak ini dilakukan oleh para astrologer yang tunak dalam ilmu dan dunia horoscope. Sementara itu, di Alam Melayu, perhitungan astrologi yang disebut raksi ini awalnya bagian dari pekerjaan yang menjadi monopoli mereka-mereka yang disebut sebagai ahli-nujum: para peramal dalam istana raja.

Namun demikian, memasuki masa-masa akhir abad 19, perhitungan raksi atau rasi yang intinya adalah serangkaian kaidah dalam meramal dan mencari keseimbangan dan keserasian sepasang insan (laki dan perempuan) berdasarkan sekumpulan bintang-bintang, zodiak, raksi, atau rasi yang menaunginya, tidak lagi menjadi kerja-kerja istimewa dan monopoli para  ahli-nujum saja.

Menghitung dan meramal raksi atau keserasian lahir batin sepasang insan, apabila berjodoh dan berlanjut ke pelaminan, telah menjadi kerja-kerja yang ‘popular’ dan dapat dilakukan oleh siapa saja orang Melayu yang mampu membaca dan menulis dalam huruf jawi. Hal ini dimungkinkan dengan terbitnya sejumlah buku dan kitab yang dapat menuntun serta menunjukkan kaidah-kaidah dalam meramal masa depan perjodohan sepasang insan.

Kandungan isi kitab dan manuskrip tentang hal ini bukan hanya mudah dipraktekkan, namun juga enak dibaca karena ditulis dalam format syair yang lazim digunakan sebagai media penyampai gagasan-gagasan tradisi tulis Melayu lama,  yang indah bila membacanya sambil dinyanyikan atau disyairkan.

Dalam sejarah bibliografi buku-buku Melayu cetakan lama, kitab tentang hal ikhwal ramal-meramal “nasib” ini muncul untuk pertama kali sebagai konsumsi publik pada akhir tahun 1887 atau awal tahun 1888, di Singapura (Ian Proudfoot, 1992:440): ditandai dengan diterbitkannya buku Syair Raksian atau Syair Peraksian oleh Muhammad Said di Kampung Gelam, Singapura.

Selanjutnya, pada tahun 1903 (Ian Proudfoot, 1992:440), sebuah buku serupa dengan judul Syair Raksi, kembali muncul, dan sekali lagi  atas usaha penerbit dan pencetak Haji Muhammad Said di Kampung Gelam, Singapura. Pada tahun yang sama, penerbit Muhammad Said juga mencetak 1000 copy buku sejenis dengan judul “Raxi” yang disusun oleh seorang bernama Haji Ibrahim (tak ada informasi lebih lanjut tentang Haji Ibrahim ini! Apakah pengarangnya Haji Ibrahim yang berasal dari Pulau Penyengat?).

Pada tahun 1915, satu lagi buku Syair Raksi, yang disebut oleh Hans Overbeck dalam sebuah sebuah artikelnya tentang syair itu  hadir “sebagai sebuah edisi baru dari satu karya lama [yang pernah] dijelaskan dalam katalog-katalog lama para penerbit buku di Singapura”: dicetak dan diterbitkan oleh Haji Muhammad Amin Cap, yang beralamat di Bagdad Street No.7, Singapura  (Hans Overbeck, “Shaer Raksi” dalam JMBRAS, vol. I, 1923).

Syair Raksi yang menjadi tajuk kutubkhanah untuk jantungmelayu.com kali ini adalah sebuah edisi baru terbitan tahun 1915 yang disebut Hans Overbeck dalam artikelnya. Penulisnya, yang juga dicatat oleh Overbeck, adalah seorang putera jati Riau ( dari Pulau Penyengat) yang bernama Raja Haji Ahmad. Buku yang dicetak secara litografis menggunakan huruf Arab Melayu ini asalnya adalah sebuah manuskrip yang selesai ditulis di Pulau Penyengat Inderasakti pada tahun 1906.

Syair Raksi edisi tahun 1915 ini dijuluki sebagai sebuah ‘karangan baru’. Kebaruannya, mungkin bukan hanya berbeda dari syair sebelumnya, tapi juga karena dirangkaikan dengan sejumlah syair lain sebagai ‘pengiringnya’: Syair Syarah Hari Bulan; Syair Naseht Menjaga Diri Supaya Sempurna; dan Syair Nasehat Jika Bertemu Seorang Supaya Terpelihara Diri.

Alhasil judul syair itu menjadi sangat panjang dan dinyatakan sebagai berikut: “Bahwa inilah syair raksi melihatkan orang laki istri bersahabat diiringi pula dengan syair hari bulan supaya jadi selamat tiap-tiap pekerjaan yang kita perbuat akan dia dan syair nasehat yang boleh diambil ‘itibar dan tauladan karangan baru”.

Syair Raksi, yang menjadi teras utama buku syair ini, adalah sebuah syair yang berisikan ramalan berdasarkan hasil perhitungan sempena melihat apa yang akan terjadi bila seorang laki-laki bernama A menikah dengan seorang perempuan bernama B. Hasil perhitungan dalam bentuk angka-angka itu diperoleh setelah huruf-huruf dalam rangkaian nama pasangan tersebut diformulasikan ke dalam nilai atau angka tertentu yang telah diatur dalam sebuah tabel. Kalkulasi dari angka-angka tersebut akan menghasilkan satu angka tertentu bagi nama si laki-laki dan si perempuan yang fatwanya (penjelasan ramalannya) dinyatakan dalam untaian bait-bait syair.

Sebagai ilustrasi, dalam Syair Raksi edisi tahun 1915 dicontohkan bahwa bila seorang bernama Hasan menikah dengan seorang bernama Mariam, maka hasil perhitungan angka-angka yang terkandung dalam nilai huruf yang membangun nama masing-masingnya akan menghasilkan angka 1 untuk Hasan dan angka 2 untuk Mariam.

Bagian awal Syair Raksi dan tabel nilai huruf dalam abjad jawi (Arab Melayu) yang dipergunakan yang dipergunakan dalam merasi (meramal) jodoh seseorang.
Menurut buku Syair Raksi edisi tahun 1915. (foto:aswandi sahri)

Selanjutnya dinyatakan pula  bahwasanya perpaduan dua angka ini, 1 dan 2, yang menjadi raksi Hasan dan Mariam, adalah perpaduan raksi yang baik: ditafsirkan sebagai

sebuah ikatan perjodohan yang tak dapat dipisahkan, seperti ikatan antara Adam dan Hawa. Dalam bait syairnya , raksi pasangan dengan angka akhir perhitungan 1 dan dua ini, difatwakan (dijelaskan) sebagai berikut:

 

Inilah raksinya satu dan dua

Terlalu baik raksinya kedua

Kepada yang lain tiada kecewa

Umpama Adam dengan Siti Hawa

 

Semua kemungkinan yang akan terjadi jika seorang laki-laki berna A menikah dengan perempuan bernama B difatwakan dalam format syair. Apa pun hasilnya, sangat tergantung kepada nilai huruf yang terkandung pada nama keduanya. Hasil dapat Kekal atau tidak. Bisa baik-bisa buruk. Juga bisa bahagia atau celaka. Bisa susah atau bisa senang dan membawa dampak bagi keluarga dan orang sekitarnya: semu itu diramalkan dalam fatwa berformat.

Pada masa kini, tradisi melihat  peruntungan perjodohan ala Syair Raksi ini mungkin tak diamalkan lagi. Namun sisa-sisanya masih dapat dirasakan dan diamati. Paling tidak hal ini terlihat dalam ungkapan ketika mengatakan sepasang suami-istri (si A dan si B) itu sangat se-rasi (se-raksi): yang selalu diumpamakan bagai pinang dibelah dua, seimbang, dan bersesuian dalam segala halnya.***

Baharu